Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – DPR bersama Pemerintah kembali membahas RUU Pemilu dalam Rapat Panja di ruang Rapat Lt. VII Hotel Atlet Century Jakarta, Selasa (11/4/2017). Hadir dalam rapat tersebut anggota DPR dari Fraksi PDI, Golkar, PKS, PKB, PPP, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura dan Nasdem.

Pemerintah hadir Ninik Hariwanti Direktur Litigasi Peraturan perundang-undangan bersama Roberia Kasubdit Harmonisasi bidang Politik dan Pemerintahan beserta jajarannya dari Kementerian Hukum dan HAM; Yuswandi A. Temenggung Sekretaris Jenderal, Sudarmo Dirjen Polpum, Widodo Sigit Pujiyanto plt. Staf Ahli/karo hukum, Bachtiar Direktur dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Kementerian Keuangan hadir Agus Kuswantoro Kasubdit Harmonisasi, dan Dhany Ahmad Bestari Analisis peraturan penganggaran

Dipimpin Benny Kabur Herman, rapat yang berlangsung kurang lebih 9 jam membahas DIM 1368 sampai DIM 1449 mengenai jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap Dapil. Terkait dengan jumlah kursi anggota DPR disepakati untuk menambah jumlah kursi dari yang semula 560 menjadi 579 yang berdasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk

Pemerintah diminta untuk melakukan exercise mengenai jumlah kursi provinsi mana yang berkurang dan jumlah kursi provinsi mana yang bertambah. Pemerintah juga diminta untuk melakukan simulasi ditingkat pusat dengan jumlah kursi setiap dapil. Deviasi maksimal 10 persen.

Dim 1419 sampai dengan DIM 1449 dipending menunggu hasil simulasi pemerintah. Disepakati untuk menambah 1 interval untuk mengakomodasi provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang penduduknya di atas 20 juta

Dapil anggota DPRD disepakati yang diselesaikan dalam 1 bulan sesudah atau dicantumkan dalam Undang-Undang ini. Dapil anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota diserahkan ke KPU. KPU dalam menetapkan dapil anggota DPRD kabupaten/kota wajib melibatkan konsultasi publik atau peran serta masyarakat.