Berita/Kegiatan DJPP

Selasa (11/4) – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, mewakili Kemenkumham menghadiri rapat panja di Ruang Komisi X, Gedung Nusantara I DPR. Dipimpin Ketua Panja Ferdiansyah S.E., M.M., Karjono Direktur Harmonisasi, Mardan, Samuel dan Anggi bersama perwakilan Pemerintah lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama, Kementerian Sekretariat Negara dan perwakilan DPR seperti Fraksi PKB, PDI-P, Golkar, PPP, Nasdem, Gerindra, juga ahli bahasa-bahasa membahas hasil rapat tim perumus (timus)/ tim sinkronisasi (timsin) RUU Pemajuan Kebudayaan.

 

Rapat yang dilaksanakan hingga tengah malam membahas mengenai verifikasi dan validasi Menteri. Dimana dalam melakukan verifikasi dan validasi Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait. Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan secara komersial wajib memiliki izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri. Salah satu syarat untuk mendapat izin dari Menteri adalah memiliki persetujuan atas dasar informasi awal.

Penyisipan Pasal 38A yang mengatur mengenai Industri besar dan/atau pihak asing yang tidak memiliki izin dalam melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dikenai sanksi administratif. Industri besar dan/atau pihak asing yang menyalahgunakan izin juga dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin.

 

Dibuat penjelasan mengenai pihak asing yang disesuaikan dengan definisi "Setiap Orang" dalam ketentuan umum. Definisi "Setiap Orang" di dalam Ketentuan Umum perlu diakomodir terhadap orang asing yang akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran pemajuan kebudayaan sehingga tidak bersifat kebal hukum, sehingga diusulkan frase "yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia" dihapus agar tidak melimitasi hanya pada WNI. Pengaturan mengenai dana perwalian akan didiskusikan dengan Kementerian Keuangan.