Berita/Kegiatan DJPP

Sabtu (8/4) – Bertempat di Hotel Losari Roxy, Wachid Hasyim Jakarta dilaksanakan Rapat Tim Pemerintah membahas RUU Pemilu. Rapat yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 23.30 WIB dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Dit. Poldagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Serta Sekretariat Bawaslu.

Pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut diantaranya:

1. Sesuai perintah Panja Komisi II bahwa Pemerintah ditugaskan untuk merekonstruksi tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu maka rapat ini menghadirkan Bawaslu untuk memperbaiki konstruksi norma untuk penguatan kewenangan Bawaslu.

2. Terkait tugas Bawaslu maka terdapat 3 unsur utama yg menjadi tugas Bawaslu, yaitu pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.

3. Hal penting untuk penguatan kewenangan Bawaslu adalah merumuskan kewenangan Bawaslu untuk memutuskan pelanggaran administratif, jadi tidak lagi pada konteks "merekomendasikan".

4. Untuk usulan pengawasan pembentukan Peraturan KPU maka sudah diingatkan agar kewenangan yang ini tidak dirumuskan mengingat ketentuan UUD dan UU Nomor 12 Tahun 2011. 

5. Hasil tindak lanjut rapat ini akan diselesaikan oleh Kemendagri dan dikomunikasikan terlebih dahulu ke pimpinan tinggi sebelum disampaikan ke DPR.