Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mewakili Kemenkumham, menghadiri Rapat Tim perumus (Timus)/ Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU tentang Pemajuan Kebudayaan di Grand Pasundan Convention Hotel, Jumat (7/4/2017).

Rapat yang berlangsung selama 3 hari dan dipimpin Ferdiansyah SE., MM. selaku Ketua Panja RUU Kebudayaan membahas masalah seperti Pemerintah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai pemajuan kebudayaan; Pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi komoditas dilakukan dengan tetap menjaga keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; industri besar swasta dari pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan wajib memiliki izin pemanfaatan yg salah satu syaratnya adalah memiliki persetujuan atas dasar informasi awal dari masyarakat pengemban dimana masyarakat tersebut merupakan yang melaksanakan, mengadakan, atau menjadi pemilik objek pemajuan kebudayaan.

Dibahas pula dalam rapat tersebut mengenai salah satu wewenang Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administrasinya adalah merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan dihapus, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merumuskan NSPK merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian yang bersumber dari hibah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 yang berbeda dengan LPDP yang merupakan BLU yang bersifat dana abadi.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan anggota DPR dari Fraksi PKS; Fraksi Partai Gerindra; Fraksi PDI-P; Fraksi Partai Golkar; Fraksi Partai Nasdem; Fraksi PKB; dan Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan dari pihak pemerintah selain Kemenkumham hadir pula perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Hukum dan Ham; Kementerian Agama; Kementerian Pariwisata; Kementerian Keuangan: Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Bahasa; dan Universitas Indonesia.