Berita/Kegiatan DJPP

Rabu (5/4/17) pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Baturaja The Daira Hotel Palembang pada tanggal 05 April 2017 telah dilaksanakan acara pembukaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 dengan mengusung tema “Melalui Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah Kita Tingkatkan Pembentukan Peraturan Daerah Yang Hebat (Harmonis, Efektif, Berkualitas, Akuntabel dan Transparan)”.

 

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Dr. H. Sudirman D. Hury, SH.,MM.,M.Sc.  dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kanwil Sumatera Selatan, serta undangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Perwakilan Sekda Pemerintah Kota Palembang.

Dalam sambutannya, Dr. H. Sudirman D. Hury, SH.,MM.,M.Sc menyampaikan bahwa setiap Peraturan Daerah haruslah dimaknai lebih daripada sekedar hukum tertulis, tetapi haruslah menjadi hukum yang hidup dan berhati nurani. Sebagai suatu Peraturan perundang-undangan yang tidak berada dalam ruang hampa, melainkan berada dalam ruang kehidupan sosial yang penuh pergulatan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam lingkungan geopolitik dan geostrategis yang dinamis.

Aspek regulasi pada dasarnya merupakan komponen inti dari setiap pergerakan kehidupan, terlebih dalam hal pengambilan kebijakan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang akan dikeluarkan memerlukan perangkat pendukung dari setiap kebijakan tersebut.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah yang diselenggarakan di Kota yang terkenal dengan makanan khas mpek-mpek ini akan diselenggarakan sampai dengan tanggal 07 April 2017. Selepas sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM langsung berlanjut dengan materi terkait Harmonisasi Peraturan Daerah yang disampikan oleh Edi Subowo, SH,MH., selaku Kasubdit Stadarisasi dan Bimtek Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Perda dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Menurut Edi Subowo bahwa: “Proses harmonisasi sebagai satu tahapan penting dan wajib dalam pembentukan Perda baik di Biro/ Bagian Hukum maupun pada Badan Legsilasi Daerah DPRD, proses tersebut memiliki peran yang strategis dalam rangka filter atau penyempurnaan terhadap perda-perda yang nantinya akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat”.

Tahun 2016 kemarin, Kementerian Dalam Negeri telah banyak membatalkan perda-perda di seluruh Indonesia karena dinilai menghambat investasi, membebani masyarakat, bertentangan dengan kepentingan umum,  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, begitu disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sumatera Selatan, Bapak.Sukamta. Menyambung dengan apa yang disampikan oleh Kasubdit Edi Subowo, bahwa “harmonisasi perda perlu sekali untuk melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya perancang peraturan perundang-undagan yang ada, hal ini dilakukan selain untuk membentuk perda-perda berkualitas dan juga untuk mencegah adanya pembatalan perda tersebut”.

 

Hingga berakhirnya kegiatan peningkatan kompetensi pembentukan perda pada hari jumat siang (7/4/2017) kegiatan ini telah melibatkan peserta secara aktif dari seluruh Pemerintah Daerah Provinisi, Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Selatan. Sebelum berakhirnya kegiatan tersebut Tim Fasilitator/ Pembimbing dari Direktorat Fasilitasi Perda dan Pembinaan Perancang-Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: Yulanto Araya, SH,MH., dan Reni Oktri,SH., memberikan materi teknik penyusunan peraturan yang bersifat praktek yaitu penyusunan tanggapan rancangan perda.