Berita/Kegiatan DJPP

Menindaklanjuti Rapat Pleno sebelumnya, Direktorat Harmonisasi PP II menyelenggarakan Rapat Tim Kecil Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Sains dan Teknologi pada 16 Maret 2017 di ruang rapat Legiprudensi. Rapat dibuka oleh Tenaga Ahli Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dr. Nasrudin. Rapt dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, dan Sekretariat Kabinet.
 
Salah satu materi bahasan yang dibahas adalah definisi Kawasan Sans dan Teknologi (KST). Sekretariat Negara mempertanyakan, apakah KST merupakan suatu organisasi, entitas, atau suatu wahana. Rapat menyepakati digunakannya istilah ‘wahana’ sehingga rumusan berbunyi: “Kawasan Sains dan Teknologi (KST) adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.”
 
Pada bagian lain Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan telah dibagi habis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, oleh karena itu RPerpres ini harus lebih dirinci apabila ada kewenangan tersebut. Sedangkan dalam BAB III Penyelenggaraan KST disepakati untuk mereposisi sistematika yang terdiri dari pendirian KST dan pengelolaan KST.