Berita/Kegiatan DJPP

Pada hari Kamis, 16 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Litigasi dengan dipimpin oleh Direktur Litigasi telah dilaksanakan pembahasan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pasal-pasal makar. Pemohon dalam pokok permohonan merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara faktual atau setidak-tidaknya telah merugikan hak-hak konstitusi Pemohon baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan Pemohon dalam Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana/Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

 

Terhadap permohonan pengujian undang-undang tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung, serta Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung maka Pemerintah harus membuat Keterangan Pemerintah dalam proses sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi yang jadwalnya belum ditentukan. Dalam penyiapan Keterangan Presiden, mengundang Saudara Feri Amsari, SH, MH, L.LM, sebagai narasumber dan telah menyampaikan keterangan secara tertulis dalam memberi masukan atau pertimbangan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam penyusunan Keterangan Pemerintah dimaksud.

Dalam penyusunan Keterangan Pemerintah diuraikan secara sistematis tentang tindak pidana makar dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana terutama pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keterangan ini juga akan menjelaskan pentingnya melindungi kekuasaan yang sah dari upaya-upaya diluar jalur konstitusional dalam merebut kekuasaan, selain itu keterangan juga akan mempertanyakan legal standing Pemohon dan alasan-alasan permohonan.

 

Dalam penyusunan Keterangan Pemerintah ini masih diperlukan rapat pembahasan lanjutan untuk mempertajam dan memperkaya Keterangan Presiden dengan menambahkan beberapa hal terkait upaya makar yang pernah terjadi dan dampak yang terjadi di beberapa negara sebagai perbandingan potensi dampak yang mungkin dihadapi apabila upaya makar tersebut berhasil dilakukan, demikian dikatakan oleh Ninik Hariwanti dalam rapat pembahasan ini.