Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (15/3) Menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno 8 Maret 2017 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II kembali membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perusahaan Umum Kehutanan Negara melalui Rapat Tim Kecil yang dilaksanakan di Ruang Rapat A lantai 4 dimulai Pkl 13.30.

Rapat yang dibuka oleh Yunan Hilmy, Dir. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, dihadiri perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Perum Perhutani.

 

Mahfudiyah, Kasubdit Moneter yang memimpin lebih lanjut jalannya pembahasan menjelaskan, Rapat menyepakati antara lain: (1) konsiderans menimbang disempurnakan karena RPP ini pada dasarnya merupakan RPP penggantian sehingga core business Perum Perhutani perlu dijabarkan dan pengembangan usaha Perum Perhutani disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan; (2) Definisi Pengelolaan Hutan dihapus karena definisi dalam RPP tidak sesuai dengan UU Kehutan dan pengelolaaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1); (3) Perlu ditambah substansi mengenai Hutan Negara yang menjadi wilayah kerja Perhutani karena karena wilayah kerja tidak hanya meliputi kawasan hutan yg telah ditunjuk dan/ditetapkan tapi juga meliputi hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak dan terhadap tanah tersebut yang belum terdapat batas definitif maka batasan definitif akan ditetapkan oleh Menteri Teknis sesuai rekomendasi KPK; (4) Perlu tidaknya penyantuman lampiran RPP berupa peta wilayah kerja Perhutani, penambahan dan pengurangan wilayah kerja Perhutani akan dibahas kembali dengan Kementerian Lingkungan Hidup.