Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (13/3) – Perwakilan , Kemenlu, Setneg, Kemenag, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen AHU memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat Timcil RPerpres Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di ruang rapat Ali Said Gedung Pengayoman Kemenkumham. 

Dipimpin Kasubdit Harmonisasi bidang Politik dan Pemerintahan, Rapat kali ini membahas Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) maka memerlukan kejelasan pengaturan status kewarganegaraannya khususnya yg dicantumkan dlm KTP-el ybs. Hal ini mengingat ABG masih diberi ruang waktu untuk memilih kewarganegaraan. Dalam rapat dibahas usulan untuk status kewarganegaraan di KTP-el ybs adalah dituliskan berstatus WNI+(misal) Perancis; KTP-el bukanlah sebagai bukti resmi status kewarganegaraan namun hanyalah sebagai status kependudukan saja. Hal ini mengingat bahwa UU 24/2013 sudah menentukan bahwa yg dimaksud Penduduk tidak hanya WNI tapi juga orang asing yg bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

Selain itu dibahas juga terkait jangka waktu berlaku KTP elektronik bagi ABG, maka sistemnya dibuat terbatas yang secara IT sampai dengan usia 21 tahun, ABG tersebut diberi ruang untuk memilih sehingga setelah usia 21 tahun barulah berlaku seumur hidup sepanjang masih berstatus WNI; serta dibahas juga terkaiy pemmberian status anak yang lahir di Indonesia namun salah satu orang tuanya WNA, untuk anak yang lahir di Indonesia maka di Akte Kelahirannya berstatus WNI namun saat anak tersebut berusia 18-21 tahun masih diberi ruang untuk memilih sehingga akan ada catatan pinggir dokumen kependudukan yang bersangkutan.