Berita/Kegiatan DJPP

Terhadap pengujian UU 33/2014 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor register 5/PUU-XV/2017 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan antara Direktorat Litigasi dan  Biro Hukum Kementerian Agama bersama instansi terkait pokok perkara tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertempat di Hotel Sofyan Betawi pada tanggal 13 Maret 2017.

Pengujian ini dimohonkan oleh Sdr. Paustinus Siburian S.H.,MH (Advocat) terhadap materi UU 33/2014 diktum menimbang huruf b, Pasal 1 (angka) 1, Pasal 1 (angka) 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 18 (ayat) 2 bertentangan dengan Pasal 28C, 28D, 28E dan pasal 29 (ayat) 2 UUD 1945. Pemohon beranggapan bahwa tujuan dibentuknya UU JPH pada frasa “masyarakat” hanya ditujukan bagi umat Islam. Dengan frasa tersebut seolah-olah semua agama meminta kehalalan atas suatu produk, padahal agama pemohon tidak mensyaratkan hal tersebut maka ini bertentangan dengan UUD 1945 dimana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing.

Terkait “Syariat Islam” yang termuat dalam Al Quran dan Hadist terjemahannya tidak dicantumkan dalam lampiran UU ini, sehingga melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan informasi. Terhadap keharusan pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Halal menimbulkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha yang pada ahirnya dibebankan kepada konsumen dan ini memberatkan Konsumen.

Terhadap pengujian tesebut Pemerintah cq Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Agama sebagai Kuasa Hukum Presiden bertemu untuk membahas penyusunan Keterangan Pemerintah dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. menurut Ninik Hariwanti Direktur Litigasi penyusunan Keterangan Pemerintah harus dilakukan dengan cermat dan memuat argumentasi hukum bahwa UU Jaminan Produk Halal adalah konstitusional sebagaimana kewajiban Negara memberikan perlindungan dan jaminan serta kepastian hukum tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.