Berita/Kegiatan DJPP

Kamis (16/2) – Rapat terkait RUU KUHP kembali digelar di Gedung Ditjen Peraturan Perundang-Undangan. Agenda rapat kali ini adalah mendengarkan masukan dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan yang diwakili oleh Ketua Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Irawati Harsono beserta beberapa orang komisioner lainnya disambut oleh pihak Direktorat Perancangan.

RUU KUHP yang telah mulai disusun sejak tahun 1982 hingga saat ini telah dibahas keseluruhan babnya di dalam internal Panitia Kerja. Komnas Perempuan menjadi salah satu pihak yang dimintai masukan demi mencegah adanya pasal yang bersifat diskrimnatif gender terutama bagi pihak perempuan yang masih sangat rentan terjadi.

Salah satu hal yang dikritisi oleh Komnas Perempuan adalah aturan mengenai masalah pemerkosaan. Dalam RUU KUHP pemerkosaan ada di dalam bab kesusilaan. Padahal menurut Komnas Perempuan, pemerkosaan merupakan kejahatan kemanusiaan dan penyerangan terhadap tubuh. Pemerkosaan akan lebih tepat jika dimasukan dalam pasal tindak pidana terhadap kemerdekaan.

“Perlindungan terhadap korban sedianya harus sudah ada dimulai dari tahap pelaporan. Hal tersebut yang hingga saat ini belum diakomodir oleh KUHP” ungkap Irawati. Komnas Perempuan juga mengusulkan agar aturan hukum untuk pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya diatur sebagai Lex Specialis.

 

Poin lain yang dikritisi oleh Komnas Perempuan adalah Pasal 484 huruf (e) yang mempunyai kecendrungan untuk mengkriminalisasi laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan ini berpotensi merugikan kaum perempuan, terutama perempuan korban perkosaan yang tidak selalu bisa membuktikan bahwa benar apa yang terjadi pada mereka merupakan persetubuhan dengan paksaan dan tindak kekerasan lainnya. Lebih penting menurut Komnas Perempuan, untuk lebih memantapkan pendidikan seksual di tengah-tengah masyarakat ketimbang mengkriminalisasi mereka yang melakukan persetubuhan di luar nikah. Pihak Komnas Perempuan menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti pihaknya mendukung perzinahan.

Kedepannya, penyusunan aturan hukum yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan perlu lebih banyak mengedepankan asas perlindungan disamping asas moralitas. Komisioner dari Komnas perempuan juga mengingatkan jangan sampai niat untuk melindungi justru membuahkan aturan-aturan yang diskriminatif. Masukan-masukan tersebut ditanggapi baik oleh pihak Direktorat Perancangan dan akan digunakan sebagai bahan lebih lanjut dalam penyusunan RUU KUHP.