Berita/Kegiatan DJPP

Obesitas hukum di Indonesia ditandai dengan 62 ribu aturan yang tersebar di berbagai instansi pusat hingga daerah. Salah satu akibatnya adalah modernisasi transportasi di Indonesia yang terhambat. Bagaimana dengan Korsel membangun transportasi modern yang sempat luluh lantak akibat Perang Korea?

"Perkembangan Hukum Transportasi di Korea Selatan (Korsel) dalam praktik ternyata terbagi dalam beberapa tahapan. Pertama yaitu tahap restorasi setelah perang 1960 yang menekankan kebijakan pemerintah Korsel untuk membentuk regulasi tentang sistem transportasi yang mendorong peningkatan efisiensi," kata Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM RI, Prof Widodo Ekatjahjana.

Hal itu disampaikan dalam sela-sela The 4th Asian Legislative Symposium di Korsel yang digelar pada 31 Oktober hingga 4 November 2016. Salah satu tema yang muncul adalah Legislative Modification Strategies for Ehancing Efficiency of ASEAN Transportation Systems. Kemenkum HAM diundang secara langsung oleh Minister of Government Legislation (MOLEG) Je Jeong-boo.

"Kedua, tahap pembangunan keamanan untuk berbagai moda transportasi pada 1970," ujar Widodo.

Tahap ketiga Korsel menerapkan tahap pembangunan fisik berbagai proyek transportasi skala besar yang dimulai pada 1980, seperti subways. Pada tahap ini juga Penerintah Korea telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi jumlah kendaraan bermotor yang telah menjadi masalah sosial di Korea.

"Tahap kelima yaitu pengembangan berbagai moda transportasi yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Ini ditandai dengan pembangunan jalur kereta api kecepatan tinggi dan bandara-bandara," papar Widodo.

Dalam simposium itu, hadir pemateri dari pejabat setempat. Yaitu Director of Transport Policy Coordination Division, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Kim Young Tae dengan judul Transportation Development and Legislation in Korea by Stage and Mode.

Kemudian Deputy General Manager/Head of Finance and International Relation Departement, Ministry of Transport and Communications of Myanmar, Tin Maung Htun dengan judul Myanmar Transportation Law dan Head/Deptartemen of Urban Transport Research, Seoul Institute, Kim Won Ho dengan judul Seoul Transport Vission and Actions.

"Selanjutnya, tahap pengembangan sistem transportasi yang berkualitas, yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini ditandai dengan kebijakan Pemerintah Kota Seoul untuk mengembangkan transportasi massal dengan beberapa langkah seperti penggunaan Electronic Road Pricing (ERP), menaikkan biaya parkir kendaraan pribadi, pemberian subsidi kepada perusahaan transportasi massal, perbaikan layanan dan sarana prasarana transportasi massal. Termasuk pembangunan infrastruktur busway, subway dan Light Rail Train (LRT)," papar guru besar Universitas Jember itu.

Selain dari Indonesia, hadir pula perwakilan dari Laos, Vietnam, Amerika Latin, Myanmar, Filipina, Kamboja, Vientan dan sebagainya. Dalam simposium itu tergambar bahwa transportasi modern dibangun tidak serta merta tetapi lewat basis hukum transportasi yang kuat dan pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan (sustainable).

Myanmar juga memaparkan pembangunan transportasi yang menemui banyak kendala dan mencoba membangun sistem transportasi modern.

Nah bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, pembangunan sistem transportasi modern terhambat oleh tumpang tindih peraturan akibat obesitas hukum di bidang terkait.

Seperti UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Aturan itu belum termasuk regulasi-regulasi turunannya, seperti PP, Perpres dan Peraturan Menteri.

"Pengalaman Korea dan Myanmar dalam melakukan reformasi dan konsolidasi regulasinya di bidang transportasi ini dapat menjadi referensi. Paling tidak, kedua pemerintahan negara itu menghindari tumpang-tindih kewenangan dan konflik antar regulasi dengan cara merampingkan regulasi-regulasi yang bermacam-macam itu ke dalam satu dokumen UU," cetus Widodo.

Pembangunan sistem transportasi di Indonesia memiliki karaktetistik tersendiri. Pembentukan regulasi di bidang ini harus juga memperhatikan kondisi geografis yang ada sebagai negara kepulauan dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan.

Di samping itu, pembentukan regulasi di bidang transportasi ini sudah harus diarahkan untuk mulai meninggalkan bahan bakar fosil, mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi dan penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan, berbasis energi terbarukan serta tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim.

"Maka rasanya tepat sekali jika Presiden Jokowi memberikan perhatian pada sistem transportasi laut dengan membangun tol-tol laut, termasuk pelabuhan-pelabuhan baru yang dapat menghubungkan pulau-pulau di Indonesia," ucap Widodo.

 

 

 

 

 

Sumber: news.detik.com