Berita/Kegiatan DJPP

Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementeriaan Hukum dan Ham, Prof Dr Widodo Ekatjahjana melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Imigrasi Kelas 2 Jember, Senin (24/10/2016).

Inspeksi dilakukan guna memastikan tidak adanya praktek pungli oleh oknum petugas imigrasi dalam layanan pengajuan dan pembuataan pasport oleh masyarakat.

Imigrasi menjadi salah satu lembaga yang menjadi aorotan karena disinyalir rawan terjadi praktek pungli hasil temuaan Ombusman RI, selain di tiga lembaga lain yakni Lembaga Pemasyarakatan, Peradilan Tilang dan Kepolisian.

"Ini bagiaan menindak lanjuti instruksi presiden untuk sapu bersih pungli, dan kami turun langsung ke bawah untuk memastikan hal itu," ujarnya kepada RRI, Senin (24/10/2016).

 

Dalam sidak tersebut, Tim Kementeriaan Hukum dan Ham RI langsung bergerak untuk melihat dari dekat setiap layanan publik mulai dari loket layanan pengajuaan pasport hingga loket penyerahaan pasport khususnya untuk layanan kepengurusan pasport haji dan umroh.

Bahkan Tim juga langsung meminta keterangan dari sejumlah warga yang akan mengajukan pembuatan dan perpanjangan pasport di Kantor Imigrasi Kelas 2 Jember.

"Yang kami pantau siatem dan layanan berjalan cukup baik, sejumlah warga juga mengaku tidak ada pungutan dari petugas, jika masih ada oknum petugas yang melakukan pungli masyarakat bisa segera laporkan," tegasnya.

Widodo menyatakan Kementerian Hukum dan Ham telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya untuk turut terlibat aktif dalam pemberantasan Pungli. Tak hanya itu, pihaknya siap untuk mwmberikan sangsi tegas bagi oknum petugas yang kedapatan melakukan praktek pungli.

"Sesuai arahan menteri kalau ada petugas dari Kemenkumham yang terbukti melakukan pungli maka konsekwensinya kita kenakan sangai administratif bahkan pemecataan bila perlu," kata Widodo.

Sementara Kepala Kantor Imigrasi Jember, Rudiara mengatakan pihaknya telah lebih dahulu menerapkan sistem dan layanan pembuataan pasport yang berbasis untuk kepentingan publik. Upaya itu dinilai cukup efektif dalam memangkas dan mempercepat proses perpanjangan dan pembuatan pasport sekaligus mampu mencegah potensi kerawanan praktek pungli.

"Kita sudah jalankan sistem yang cukup memberikan kemudahaan bagi masyarakat, salah satunya melalui pengajuaan pembuataan pasport online sehingga data yang masuk melalui server sudah bisa terverifikasi, mereka datang hanya tinggal foto dan pasport jadi," terangnya.

Selain itu Kantor Imigrasi Jember juga telah menyediakan layanan pengaduaan yang juga bisa diakses oleh masyarakat khusussnya menyangkut mutu layanan publik.

"Jika ada masyarakat yang melihat petugas imigrasi melakukan pungli, silahkan sms/whatsap ke no telp 08118047000, twitter @RONNYFSOMPIE," pungkasnya.

 

 

 

 

Sumber: rri.co.id