Berita/Kegiatan DJPP

Presiden Joko Widodo menerima masukan dari hakim agung Gayus Lumbuun di Istana Merdeka kemarin, salah satunya adanya lima hakim agung yang cacat syarat. Jokowi mempertimbangkan masukan tersebut untuk ditindaklanjuti.

"Presiden adalah pejabat tata usaha negara. Dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) termasuk di dalamnya dalam rangka menetapkan hakim Mahkamah Agung, harus berdasar paling tidak 2 norma hukum administratif (adminitratief rechtsnorm) yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur)," kata Prof Dr Widodo Ekatjahjana kepada wartawan, Rabu (12/10/2016).

Di sisi lain, dalam UUD 1945, tegas dan jelas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Salah satu asas itu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum (rechtmatigheid van bestuur)," ucap guru besar Universitas Jember itu.

Nah, ternyata belakangan terungkap, 5 hakim agung yang masih aktif saat ini ada yang tidak memenuhi syarat UU. Dua hakim agung duduk di kursi pucuk pimpinan MA dan sisanya hakim agung yang aktif mengadili perkara.

Syarat yang dimaksud adalah untuk menjadi hakim agung dari jalur hakim karier diatur dalam Pasal 7 UU Mahkamah Agung. Pasal 7 huruf a angka 6 itu berbunyi:

Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi.

"Oleh karena itu dalam hal Presiden sebagai Pejabat TUN mengetahui bahwa keputusan (beschikking)-nya di kemudian ada kekeliruan, atau substansi keputusan yang ditetapkannya itu mengandung anasir cacat yuridis, maka Presiden sebagai Pejabat TUN yang berwenang dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," cetus pria yang juga Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM itu.

Permasalahan cacat syarat itu telah disampaikan Gayus kepada Presiden dalam pertemuan empat mata selama kurang lebih 2 jam. Disampaikan pula berbagai masalah mafia peradilan. Presiden mencatat semua masukan dan akan mempertimbangkan untuk ditindaklanjuti lewat Paket Reformasi Hukum.

"Hakim agung itu kan hasil seleksi dari Komisi Yudisial (KY) dan DPR. Tanyakan ke KY dan DPR kenapa itu bisa lolos," kata juru bicara MA, hakim agung Suhadi menanggapi masalah itu.

 

 

 

 

Sumber: news.detik.com