Berita/Kegiatan DJPP

Egosektoral antar lembaga dinilai menjadi penghambat pembangunan hukum. Masing-masing lembaga merasa paling berwenang menangani suatu masalah. Untuk melancarkan pembangunan, egosektoral itu harus segera diselesaikan.

"Kalau saya amati banyak terjadinya peraturan-peraturan di bawah Peraturan Presiden hingga Perda Kabupaten/Kota yang saling bertentangan dan saling menegasikan satu sama lain disebabkan karena fungsi harmonisasi regulasi-regulasi itu dilakukan oleh masing-kementerian kementerian atau biro bagian hukum masing-masing," ucap Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM, Prof Widodo Ekatjahjana saat berbincang dengan detikcom, Kamis (29/9/2016).

"Ini yang akhirnya melahirkan banyak benturan kewenangan antar satu institusi dengan lainnya, yang pada gilirannya menghambat fungsi pemerintahan dan pelayanan publik serta mempengaruhi minat investasi ke daerah karena regulasinya rumit dan tidak memberikan kepastian hukum bagi kegiatan-kegiatan usaha," sambung guru besar Universitas Jember itu.

 

Oleh sebab itu, yang paling mendesak segera dilakukan perbaikan regulasi menyangkut kewenangan-kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selama ini kewenangan melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat sektoral sekali.

"Kecenderungan ego sektoral juga luar biasa tinggi dalam praktik. Kita seolah-olah lupa bahwa fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan yang tersebar ke berbagai sektor kementerian itu puncaknya berada dalam satu komando Presiden," tutur Widodo.

Sejatinya, tiap-tiap sektor kementerian itu tidak eksklusif. Tetapi dalam praktik lantas bergerak sendiri-sendiri membuat regulasinya untuk memperluas kewenangan dan kepentingan eksklusif kementerian atau institusi.

"Fungsi ini harus dilakukan oleh satu institusi yang dapat menjadi mediator bagi upaya untuk mensinkronkan atau menyelaraskan peraturan-peraturan yang dibentuk," cetus Widodo.

Semua fungsi dan kekuasaan pemerintahan dalam negara hukum harus dijalankan dan dapat dipertanggung jawabkan berdasar hukum. Karena itu reformasi regulasi yang menyangkut kedudukan institusi, fungsi dan kewenangannya mesti diberikan prioritas segera dilakukan.

"Di samping juga reformasi di bidan penegakan hukum dan budaya hukum aparat penegak hukum dan masyarakat. Ini mendesak sekali harus segera dilakukan," ujar Widodo.

"Karena saya yakin, sebaik apapun kebijakan ekonomi ditetapkan, tapi itu tidak segera diikuti dengan agenda reformasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di bidan ekonomi itu pasti tidak akan dapat berjalan optimal. Bahkan bisa jadi tidak akan memberikan efek dan hasil yang diharapkan, karena bidang hukumnya atau regulasinya kacau dan tidak memberikan kepastian," pungkas Widodo.

 

 

 

Sumber: finance.detik.com