Berita/Kegiatan DJPP

www.djpp.kemenkumham.go.id-Kerja sama perdagangan dengan negara lain, lembaga/organisasi internasional, dan/atau subyek hukum internasional lain untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional.

“Perjanjian Perdagangan Internasional dilakukan melalui Perundingan Perjanjian Internasional oleh Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Tim Perunding PPI) yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan atau dalam hal mendesak Menteri dapat mengusulkan pembentukan Tim Perunding PPI yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Lasminingsih, Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, dalam Rapat Pleno Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (8/6).

Lebih lanjut Lasminingsih menyampaikan bahwa Tim Perunding PPI dalam forum Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional pada era kerja sama perdagangan internasional mempunyai tugas merumuskan posisi runding dalam pedoman delegasi RI, merumuskan dan menetapkan strategi perundingan, dan melakukan perundingan untuk mengamankan dan memperluas akses pasar serta meningkatkan kerja sama perdagangan internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan program pembangunan nasional.

Rapat Pleno yang diselenggarakan di Ruang Baharudin Lopa No. 552, Gedung Sekrertariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan amanat Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Perindustrian, rapat ini dipimpin oleh Dhahana Putra selaku Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan.