Berita/Kegiatan DJPP

Kunjungan dadakan yang dilakukan Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham RI, Prof Dr Widodo Ekatjahjana SH, MHum dan Kakanwil Kemenkumham Jambi, Dwi Prasteyo Santoso ke Lapas Narkotika Klas III Muarasabak, untuk melakukan tes urine kepada seluruh petugas lapas membuahkan hasil.

Dari hasil tes urine yang dilakukan petugas BNN Provinsi Jambi, didapat satu hasil urine petugas terindikasi narkoba.

Kepala Kakemenkumham Jambi, Dwi Prasteyo Santoso dikonfirmasi sejumlah media usai pelaksanaan tes urine Selasa (5/4) mengungkapkan, dalam sidak dilakukan tes urine kepada 23 petugas lapas.

“Sebenarnya ada 31 petugas, tapi ada yang tidak masuk 8 petugas, terdiri 5 baru turun piket, 2 bolos dan satu sakit,” ujarnya.

Dari hasil tes urine 23 petugas lapas didapat satu petugas terindikasi narkoba berdasarkan hasil tes urine. Namun ini baru berupa laporan sementara, karena diperlukan pendalaman lebih lanjut.

“Terindikasi menggunakan narkoba, entah sabu atau narkoba jenis lain ini yang masih dilakukan pendalaman,” terangnya.

Apapun hasil dari keputusan BNN Provinsi Jambi terhadap hasil tes urine petugas yang terindikasi narkoba. Dia akan menindak tegas kepada yang bersangkutan.

“Saya akan langsung memberhentikan. Tapi sebelumnya harus menunggu tim terpadu. Pemecatan kepada petugas adalah untuk kebaikan kemenkumham,” tegasnya.

Sementara, Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham RI, Prof Dr Widodo Ekatjahjana SH, MHum, pemecatan adalah langkah konkrit yang harus diambil.

“Tapi nanti didalami, kami minta tim dari BNN dan tim lain untuk ditindaklanjuti,”ungkapnya.

Disinggung masih bergabungnya warga binaan kasus lain selain narkoba? Menurutnya, ideal lapas narkotika memang harus untuk warga binaan narkotika, tidak boleh tergabung dengan warga binaan kasus lain.

“Sebab akan timbul permasalahan. Apalagi bisa menyebabkan over kapasitas sebab sel sudah sangat terbatas. Ini tanggung jawab bersama, bukan pihak lapas atau rutan saja, tapi ada tanggung jawab dari kepolisian dan BNN,” bebernya.

Mengenai peredaran narkoba yang sebagian besar terjadi dilapas atau rutan dalam hal ini dibantahnya. Karena lapas hanya muara saja, sedangkan hulu tersebar dimasyarakat. Bila ada yang mengatakan peredaran narkoba terjadi di dalam lapas atau rutan, dia meminta data secara jelas.

“Pasti akan kita selesaikan. Tapi ternyata tidak terbukti. Kalau kepolisian atau BNN punya data, serahkan ke kita. Apalagi kita sudah MoU masalah penanggulangan narkoba,” tandasnya.

 

 

 

Sumber: jambionline.com