Berita/Kegiatan DJPP

Kementerian Hukum dan HAM tengah mempersiapkan regulasi berupa rancangan Peraturan Presiden mengenai tata kelola dan pengawasan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Pernyataan itu dikemukakan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, dalam kunjungannya ke Rupbasan Kelas I Surakarta, Jawa Tengah.

“Aturan itu akan membenahi tata kelola penyimpanan, tata kelola pengawasan, serta peraturan mengenai pinjam pakai. Karena aturan pinjam pakai ini ternyata banyak celah, kadang barangnya hilang tidak tahu ke mana,” kata Widodo kepada awak media, Sabtu (14/05/2016).

Widodo menambahkan pemerintah akan mengatur pula proses lelang benda-benda sitaan negara. Dia tak mau benda sitaan itu teronggok lama di Rupbasan.

"Coba kita bayangkan, misalnya, negara dikorupsi mobilnya, mobilnya dirampas, kemudian diletakkan di Rupbasan. Negara harus membiayai Rupbasan kemudian menyusut juga nilainya. Kan sayang. Negara dirugikan berkali-kali,” kata dia.

Widodo mengatakan pengelolaan benda sitaan negara masih bersifat sektoral. Belum ada standar yang sama sehingga berpeluang menciptakan persoalan baru. “Nah, ke depan harus ada standar regulasi yang sama. Benda seperti apa yang layak masuk Rupbasan. Harus ada rinciannya,” ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, Rupbasan juga masih mengandalkan ruang seperti rumah. Akan kesulitan ketika negara menyita kayu hasil pembalakan liar atau minyak ilegal yang tertangkap di tengah laut. "Masak mau kita bawa ke sini? Kan enggak mungkin,” ujar dia.

Keberadaan regulasi diharapkan membuat Rupbasan menjadi dinamis. Widodo mencontohkan sifat dinamis tata kelola Rupbasan seperti halnya police line milik kepolisian. “Sama ketika ada kejahatan, polisi langsung memasang police line. Itu berarti penanda dari kepolisian. Kita inginkan Rupbasan juga demikian, tidak statis seperti ini,” lanjutnya.

Rancangan Peraturan Presiden itu ditargetkan rampung dua hingga tiga bulan mendatang. Perubahan regulasi rencananya juga akan menyentuh eselonisasi pejabat Rupbasan.

Kepala Rupbasan Kelas I Surakarta, Kristiana Hambawani mengaku kerap terbentur hal teknis. “Ya saya sadar diri, saya eselon IV. Selama ini kami lebih banyak berkoordinasi dengan staf-staf pelaksananya saja,” tutur Kristiana.

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Solo, Hartiwiningsih, mengatakan penting memperbaiki sisi kelembagaan Rupbasan.

“Tujuannya agar memudahkan negosiasi dalam proses penyitaan barang-barang. Kadang ada keinginan dari sini (Rupbasan), tapi tidak direspon,” kata dia. Menurutnya, eselonisasi Kepala Rupbasan perlu ditingkatkan supaya setara dengan pejabat daerah.

Dirjen PP Kemenkumham mengecek benda-benda sitaan negara di Rupbasan Kelas I Surakarta seperti lima unit mobil dan tumpukan plastik sitaan. Dalam kunjungan, Dirjen PP Kemenkumham didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Sumardiono, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Molyanto.

 

 

Sumber: jateng.metrotvnews.com