Berita/Kegiatan DJPP

 

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), Prof Widodo Ekatjahjana dan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, I Wayan Kusmiantha Dusak terkejut ketika datang meninjau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang. Keduanya kaget saat petugas memberi tahu jika lima truk tangki yang disimpan masih penuh dengan solar. Truk tersebut diparkir di lahan setelah pintu gerbang masuk Rupbasan. Beberapa truk ditutup terpal namun tidak sampai ke tangkinya. Saat meninjau masuk, petugas mengatakan jika truk-truk yang diparkir masih penuh dengan puluhan ribu bahan bakar solar.

"Ini penuh? Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ini barang berbahaya," kata Widodo kepada petugas Rupbasan, Kamis (9/6/2016).

Widodo dan Dusak kemudian mengecek langsung truk yang tangkinya bertuliskan "Minyak Goreng". Mereka naik ke atas tangki dan membuka penutupnya yang ternyata berisi penuh Solar 8.000 liter. Unit yang dicek tersebut merupakan barang bukti kasus pengangkutan BBM tanpa dokumen atau izin sejak 10 Juli 2015 lalu.

"Ada tangki itu penuh solar beribu-ribu liter, total 5 truk," kata kepala Rupbasan Kelas 1 Semarang, Suharno.

Usai mengecek truk tangki, rombongan berjalan berkeliling dan sampai ke gudang paling belakang. Di sana terdapat 194 jenset yang merupakan barang bukti kasus narkoba di Jepara pada 27 Januari 2016 lalu.

"Ini harusnya bisa dimanfaatkan, tidak perlu semua di sini, ini mubazir," tandas Widodo.

Ia menegaskan perlu adanya regulasi tentang penyimpanan barang sitaan di Rupbasan agar bisa dimanfaatkan dan tidak menumpuk sehingga mengurangi nilai barang tersebut. Saat ini sedang dibahas terkait aturan agar barang bisa cepat dilelang.

"Ini yang harus dibenahi, jadi bagaimana upaya kita nanti hukumnya agar barang sitaan nanti ini bisa cepat dilelang," tegasnya.

Selama ini, lanjut Widodo, negara dirugikan dengan barang-barang sitaan yang seharusnya sudah menjadi uang negara justru teronggok di Rupbasan. Padahal selama dititipkan, nilai barang akan menyusut.

"Supaya negara tidak dirugikan, barangnya sudah dikorupsi, barang milik negara diambil, entah itu kayu menyusut (nilainya) sudah harus memberikan biaya perawatan. Negara dirugikan berkali-kali," pungkas Widodo.

Terkait perawatan, saat ini belum ada standar dan masih bervariatif. Anggaran untuk perawatan pun masih sedikit. Widodo mencontohkan di Rupbasan Jakarta, biaya perawatan untuk 175 mobil sitaan hanya Rp 24 juta setahun.

"Belum ada standar, ada yang Rp 30 juta setahun, di Jakarta Rp 24 juta untuk perawatan 175 mobil termasuk mobil mewah, kan susah. Sementara di beberapa daerah lagi yang potensi kejahatan besar dianggarkan kecil," katanya.

"Panitia antar kementerian sudah ketemu dan sepakat regulasi penting agar negara tidak dirugikan," tegas Widodo.

 

 

Sumber : detik.com