Berita/Kegiatan DJPP

Mrs. Akane Tomoko Director General International Cooperation Departement, Research and Training Institute, Ministry of Japan, menyambut delegasi Indonesia (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) untuk menghadiri kegiatan Joint Study For Strengthening Human Resource Development In Legal And Judicial Fields In Indonesia pada 22-29 Mei 2016 di Osaka Jepang.

Dalam sambutannya Mrs. Akane Tomoko menyampaikan bahwa hubungan antara kedua negara yang telah dekat harapannya dapat ditingkatkan lebih lanjut, khususnya dalam mempelajari sistem hukum masing-masing negara, praktik yang baik dapat menjadi studi komparasi masing-masing negara.

Delegasi Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Prof.Dr.Widodo Ekatjahjana.SH.M.Hum (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Priyanto,SH.MH (Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Dr. Nasrudin,SH.MM (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II), Dhahana Putra.Bc.IP,SH,MH (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan), Tri Wahyuningsih,SH,MH (Kabag Humas dan Kerjasama), Radita Ajie.SH.MH (Kasubag Kerjasama).

Prof.Dr.Widodo Ekatjahjana.SH.M.Hum berharap melalui kegiatan ini selain mempelajari masing-masing sistem penyusunan peraturan perundangan, juga dapat membicarakan kerjasama antara masing-masing instansi dengan prinsip saling menguntungkan dan penghormatan terhadap masing-masing negara.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh delegasi Indonesia selama berada di Osaka Jepang adalah Kunjungan Resmi (Courtesy Call), Pemberian Materi terkait sistem hukum masing-masing negara, Diskusi, Cultural Programme.

Pada kegiatan Courtesy call on Superintending and Deputy Superintending Prosecutors of Osaka High PPO, Widodo Ekatjahjana sempat menanyakan apakah di Jepang masih menganut sistem Hukuman Mati, serta jenis-jenis hukuman di Jepang, karena saat ini di Indonesia sedang dibahas RUU KUHP yang didalamnya juga membahas jenis-jenis hukuman salah satunya adalah kerja sosial.

Toshihiko Itami menjelaskan bahwa di Jepang, sistem hukuman mati masih ada dalam sistem hukum positif, dan baru-baru ini parlemen Jepang telah mengesahkan sistem hukum yang baru. “Sistem percobaan serta kerja sosial juga di kenal dalam sistem hukum jepang,” tambah Itami.

Kegiatan Joint Study For Strengthening Human Resource Development In Legal And Judicial Fields In Indonesia merupakan langkah awal pelaksanaan Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Pemerintah Jepang.