Berita/Kegiatan DJPP

Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) Jakarta Timur melelang truk tangki BBM dan hanya laku Rp 14 jutaan saja. Harga itu jauh di bawah harga pasaran yang mencapai Rp 150 jutaan. Kok bisa?

Truk berkapasitas 5 ribu liter dengan nomor polisi B 9551 EI itu merupakan hasil operasi Polda Metro Jaya pada akhir 2007 terkait kejahatan 'kencing' BBM. Setelah kasus naik ke persidangan, truk itu dititipkan ke Rupbasan Jakarta Timur.

"Masalahnya, pada saat penerimaan truk tangki, kita tidak dititipkan kunci kontak untuk perawatan sehari-hari. Kita hanya membersihkan atasnya, pengecekan perlengkapan dari kendaraan tersebut," kata Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan, Seno Hartowo, sebagaimana dikutip dari 20detik, Selasa (31/5/2016).

Akibatnya, petugas Rupbasan tidak bisa merawat truk tersebut secara layak. Petugas yang berada di bawah Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM itu hanya bisa merawat truk ala kadarnya.

"Ditutup dengan terpal," ujar Seno.

Sembilan tahun berlalu, truk tersebut baru dilelang dan hanya laku Rp 14 jutaan.

"Karena mobil sudah rusak parah. Tidak ada aki, tangki bocor dan ban bocor semua. Tidak layak pakai," tutur Seno.

Lelang ini dilakukan pada Rabu (18/5/2016). Dalam pelelangan tersebut, harga dibuka dari Rp 14.150.000 dan para peserta lelang diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan melampirkan surat-surat seperti KTP. Lelang dimulai pukul 10.30 WIB dan dibuka dengan pemberitahuan peraturan lelang yang disampaikan pihak Kejari Jakarta Timur. Akhirnya dimenangkan penawar terakhir, yaitu Yusuf dengan deal sebesar Rp 14,4 juta. Butuh waktu kurang lebih tujuh jam untuk mengeluarkan truk tangki ini, yakni dari pukul 10.00-17.00 WIB. Semua petugas Rupbasan bahu membah mendorong truk yang sudah tidak bisa jalan itu.

"Pengurusan surat sudah mati, mengurusnya agak mahal," kata Seno memaparkan salah satu alasan harga truk bisa sangat jatuh.

Permasalahan benda sitaan dan benda rampasan ini memang menjadi sorotan. Saat ini, Rupbasan hanya diberi Rp 20 jutaan per tahun untuk perawatan seluruh barang sitaan. Akibatnya di Rupbasan Jakarta Timur/Jakarta Pusat, lebih dari 100-an mobil teronggok menjadi besi tua.

Akibatnya penyusutan nilai barang bisa mencapai triliunan rupiah secara nasional. Oleh sebab itu, Kemenkum HAM tengah menggodok rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengoptimalkan kinerja Rupbasan. Kelak, Rupbasan bisa melelang di awal barang masuk dan diubah menjadi nilai uang sehingga tidak ada penyusutan nilai barang. Saat eksekusi, maka tinggal mengoper uang di rekening dari rekening Rupbasan ke rekening kas negara.

"Ada ratusan triliun aset aset sitaan dan rampasan itu yang harus diselamatkan. Mulai dalam bentuk barang barang berharga, kayu illegal logging, uang sitaan, tanah dan bangunan, kapal-kapal sitaan, minyak dan gas dan aset aset berharga/bernilai lainnya yang disita atau dirampas sebagai aset negara," kata Dirjen Peraturan Perundangan (PP) Kemenkum HAM Prof Widodo Ekatjahjana beberapa waktu lalu.

Belum lagi barang sitaan yang masuk lorong gelap seperti dipinjam pakai penyidik tapi tidak pernah kembali ke negara.

"Ini perlu diatur dalam peraturan presiden (perpres). Itu nilainya luar biasa. Apalagi kalau kita menyatupadukan semua institusi, nilai sitaannya luar biasa," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Hartiwiningsih dalam kesempatan terpisah.

 

 

Sumber : detik.com