Berita/Kegiatan DJPP

www.djpp.kemenkumham.go.id-Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen. PP) membahas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rpermen) Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Pedoman Dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Senin (2/5), pukul 13.00 di Ruang Rapat A, Gedung Ditjen. PP.

Dipimpin Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., S.Pn., Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dibahas beberapa hal dalam RPermen ini seperti judul, konsideran, dan batang tubuh.

Permen Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengatur bahwa pedoman merupakan naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan instansi pemerintah yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis, namun disepakati tetap memakai judul yang sudah ada.

Beberapa Pasal dalam batang tubuh Rpermen ini disusun ulang dengan memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan judul bab dan bagian.

Pada pembahasan ini belum ditentukan apakah sertifikasi akan dilakukan kepada badan diklat yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan atau yang belum pernah sama sekali melaksakan diklat.