Berita/Kegiatan DJPP

www.djpp.kemenkumham.go.id- Pengusahaan panas bumi mencakup eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen. PP) menggelar Rapat Pleno pertama Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada selasa (3/5), pukul 13.30 di Ruang Legiprudensi Ditjen. PP.

Rapat Pleno ini dipimpin DR.Nasrudin, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi II Ditjen. PP dan dihadiri perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemenkumham, BUMN, Sekretariat Negara, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, serta Sekretariat Kabinet.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat pleno ini mengenai tahapan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, yaitu perencanaan wilayah kerja oleh menteri, penyiapan wilayah kerja, penetapan wilayah kerja, penawaran wilayah kerja, penerbitan izin, dan penugasan pengusahaan panas bumi.

Pelaksanaan survey pendahuluan pada wilayah terbuka panas bumi yang dapat dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai amanah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan keterkaitannya dengan batasan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPP ini diharapkan selesai tahun ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dimana aturan pelaksanaannya jangka waktunya 2 (dua) tahun.