Berita/Kegiatan DJPP

www.djpp.kemenkumham.go.id- Rancangan Peraturan Presiden (RPerPres) tentang Instrumen Gas Rumah Kaca Nasional dibahas pada Senin (2/5), pukul 13.30 di Ruang Legiprudensi Lantai Dasar, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pembahasan RPerPres ini dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenkumham, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab), Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemPUPR), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Banyak hal yang dicermati dalam pembahasan RPerPres ini. DR. Karjono, S.H, M.H, Direktur Harmonisasi I Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan pimpinan rapat menyampaikan bahwa Konsideran Menimbang dalam Rancangan ini belum tepat, jika memang ada arahan dari Presiden bisa sama-sama merumuskan sebagai dasar Menimbang.

Menurut perwakilan dari Kemtan, RPerPres ini sebenarnya tekanan dari negara-negara internasional karena emisi yang mulai meningkat sehingga diminta emisi diturunkan.

RPerPres ini merupakan revisi dari PerPres 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca karena perubahan rezim dan dinamika kebutuhan.