Berita/Kegiatan DJPP

www.djpp.kemenkumham.go.id- Senin(25/4) pukul 09.00 bertempat di Ruang Legiprudensi Lantai Dasar, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar Rapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPh atas Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dr. Nasrudin, S.H, M.M, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, memimpin dan membuka rapat.

Rapat dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada prinsipnya tidak keberatan untuk pengenaan PPh dan apabila dimungkinkan diberikan dispensasi besaran pengenaan PPh atas manfaat yang diberikan BPJS, hal itu disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Perwakilan Kementerian Keuangan menyampaikan pokok-pokok dalam RPP ini, seperti: BPJS merupakan subjek pajak, RPP ini mengatur objek-objek pajak apa saja yang merupakan PPh dan yang bukan PPh, terkait dana jaminan sosial diatur agar tidak dikenai PPh, hasil investasi dana jaminan sosial tidak dikenai PPh, dan kriteria biaya yang dikenai PPh.

Rapat ini ditutup dengan kesimpulan bahwa RPP ini berlaku surut, dan perlu klausul baru mengenai PPh yang sudah dipungut.