Berita/Kegiatan DJPP

www.djpp.kemenkumham.go.id- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar rapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bentuk dan Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, pada Senin (18/4) di Ruang Rapat Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dipimpin Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, rapat dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

RPP yang merupakan amanat dari Pasal 71 (5) dan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah dibahas sejak tahun 2015 dan masuk ke dalam Keppres Progsun PP 2016.

Dengan mengedepankan kepentingan terbaik pada anak, sedapat mungkin substansi yang diatur dalam RPP ini menghindari anak dari pembatasan kemerdekaan dan mengedepankan Restorative Justice.