Berita/Kegiatan DJPP

www.djpp.Kemenkumham.go.id-Direktorat peraturan Perundang-Undangan menggelar acara rapat persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Rabu, 6 April 2016. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Mr. Cameron Gifford (Assistant Secretary, Counter-Terorism Unit, Attorny-General’s Departement, Australia Government), Mr. Michael McKenzia (Resident Legal Advisor, Australia Embassy in Jakarta ), serta para undangan lainnya.

“Presiden telah menyampaikan RUU tentang perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang penetapan Perppu No .1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindakan pidana terorisme kepada DPR melalui surat Nomor R-10/pres/02/2016 . Proses penyusunan RUU tersebut telah berlangsung sejak 2010 dan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait di bidang penanggulan terorisme,” ujar Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, dalam sambutannya.

“Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa salah satu strategi yang efektif dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme adalah dengan melakukan mendeteksi, menulusuri, dan mencegah aliran dana (Follow the money) yang di gunakan atau diduga akan di gunakan untuk melakukan aksi terorisme. Aksi terorisme merupakan suatu kejahatan yang sangat terkutuk dan berbahaya bagi kedaulatan suatu negara dan kehidupan manusia pada umumunya,” lanjutnya.

Hal ini menjadi tantangan Bangsa untuk berhasil menciptakan suatu regulasi dan rumusan norma yang efektif dan efisien guna mencegah serta menanggulangi pergerakan/mobilitas jaringan terorisme internasional.