Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/2015/panjakuhp

Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta(17/11/2015), Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan jajarannya beserta Tim Perumus diantaranya Prof Muladi, Dr. Chairul Huda, SH., MH., dan Prof. Harkristuti menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 12 sampai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 46 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Rapat Panja ini juga dihadiri oleh beberapa instansi terkait diantaranya Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Rapat Panja dibuka oleh Pimpinan pada pukul 14.30 Wib dan disepakati akan berlangsung hingga pukul 17.00 Wib.

Dari beberapa DIM yang dibahas, pembahasan mengenai pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi hal yang paling menyita perhatian. Semua fraksi mempertanyakan mengenai kedudukan asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia apabila norma tersebut diberlakukan dan tidak memiliki batasan yang tegas serta siapa yang nantinya akan menafsirkan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini juga dianggap oleh masing-masing fraksi akan meniadakan kepastian hukum dan mengancam Indonesia sebagai negara kesatuan apabila tiap-tiap daerah memiliki hukumnya masing-masing.

{gallery}2015/panjakuhp{/gallery}