Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/2015/dirjen1

Berita/Kegiatan DJPP

Hasil diskusi expert meeting Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI hari Rabu (30/9) mendukung percepatan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Aturan yang berusia 32 tahun lalu dianggap tidak relevan dan merugikan hak warga negara yang menjadi korban salah tangkap.

Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum dalam acara Harmonisasi Biro Hukum tingkat Provinsi se Indonesia di Manado Sulawesi Utara (1/10) menyatakan revisi aturan ganti rugi bagian dari semangat dan komitmen penegakan HAM. “Negara selama 32 tahun terkesan abai dengan produk hukum yang sangat represif, bahkan urusan ganti rugi atau kompensasi untuk rakyatnya dibiarkan tak terlindungi.”

Lebih lanjut Dirjen PP menyebut prosedur ganti rugi tidak hanya diberikan kepada tersangka yang dibebaskan karena tidak cukup bukti. Revisi akan meliputi tahapan penahanan mulai dari tersangka, terdakwa atau terpidana yang sudah diputus incracht namun ada bukti baru yang menyatakan sebaliknya. “Ganti rugi bisa mengatur mulai dari kasus penetapan tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana yang sudah atau menjalani hukuman, tetapi ada bukti baru atau novum yang membuktikan tidak bersalah. Mereka dipersilahkan menggugat negara dengan ganti rugi yang layak.”

Sebelumnya dalam diskusi expert meeting hari Rabu (31/9) Prof. Komariah Emong Sapardjaja yang pernah menjadi hakim agung selama 6 tahun mengakui banyak peradilan sesat yang ditemui sehingga merugikan terpidana. "Seringkali korban merasa puas setelah kasusnya ditutup, padahal banyak diantara korban peradilan sesat yang mengalami trauma psikologis, kekerasan fisik atau berakhir meninggal dunia.”

Dalam Pasal 9 PP 27/1983 disebutkan bahwa korban yang dianggap tidak bersalah diberi ganti rugi minimal Rp 5 ribu dan maksimal Rp 1 juta. Jika korban mengalami cacat atau meninggal dunia, ganti rugi dari negara maksimal Rp 3 juta. Aturan inilah yang kini dalam revisi dengan menaikkan secara signifikan nilai ganti rugi dan mencantumkan klausul penyesuaian nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang berlaku.

{gallery}2015/dirjen1{/gallery}