Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/2015/mousisinfo

Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (14/08/2015) - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan Rapat Pembahasan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) tentang penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Rapat diadakan di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan denganĀ  dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pihak Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diwakili oleh Bapak Zaelani, S.H., M.H. Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Bapak Pambudi H.Y. S.Kom., M.M. Kepala Seksi Pengelolaan Data Base Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta JFU Subdirektorat Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Zaelani, S.H., M.H. Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. Beliau menyampaikan bahwa tujuan diadakannya rapat ini adalah dalam rangka menyelaraskan, mengomunikasikan, dan menyerasikan mengenai rencana untuk membuat Nota Kesepahaman (MOU) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkaitan dengan penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media elektronik yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Melalui rapat ini ada beberapa saran dan perubahan baik dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dari pihak Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Diantaranya adalah mengenai perlu atau tidaknya untuk menyebarluaskan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kementerian ESDM. Salah satu perubahan yang disepakati adalah untuk menambahkan salah satu pasal mengenai monitoring dan evaluasi.

{gallery}2015/mousisinfo{/gallery}