Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Peraturan Perundang-undangan pada hari Kamis, 6 Agustus 2015 di ruang rapat Lantai 4 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari kementerian dan lembaga. Kegiatan ini mengambil tema “Penguatan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui forum koordinasi antara Kementerian dan Lembaga”

Kegiatan ini juga sekaligus mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara, dan Tambahan Berita  Republik Indonesia.

Acara Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang dalam amanatnya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi pengundangan Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan sebagai sarana koordinasi antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengundangkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa melalui forum ini pula, bahwa kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara, dan Tambahan Berita Negara republic Indonesia guna menciptakan keseragaman pengundangan peraturan perundang-undangan baik secara administratif maupun substansif.

Salah satu terobosan baru yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut adalah penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses percepatan pengundangan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dibuka berdasarkan Pasal 153 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jelas beliau

Acara selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab dengan menghadirkan pembicara antara lain Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Dr. Abdul Wahid Masru (Staf khusus Menteri), Mien Ushien, S.H., M.H. (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan), dan Dr. Nasruddin, S.H., M.H. (Direktur Litigasi) selaku moderator.