Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta(30/7/2015), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggerakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal di ruang rapat Lantai 4 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sosialisasi RUU diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai kalangan guna menyempurnakan isi Rancangan Undang-Undang tersebut sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut menjadi Undang-Undang (UU).

Acara dibuka oleh Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa RUU ini disusun mengingat dalam dunia modern, transaksi keuangan berkembang sangat pesat seiring dengan perubahan perdagangan dunia yang semakin menuju ke arah globalisasi, perkembangan transaksi keuangan tersebut terjadi, baik pada transaksi keuangan kartal maupun non kartal.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa meningkatnya penggunaan transaksi kartal dari tahun ke tahun menimbulkan dugaan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi mencurigakan menggunakan sarana transaksi kartal untuk menghindari terlacaknya kegiatan yang dilakukan. Hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh PPATK mengindikasikan bahwa sumber dari transaksi mencurigakan itu terutama berasal dari transaksi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu aturan mengenai pembatasan transaksi penggunaan uang kartal akan memberikan manfaat untuk Pemerintah, antara lain menghemat jumlah uang yang harus dicetak, menghemat bahan baku uang, menghemat biaya penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia, mengurangi peredaran uang palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi.

Dalam Sosialisasi ini menghadirkan beberapa pembicara antara lain Prof. DR. Adler Haymans Manurung (Anggota Tim Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal), DR. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M. (PPATK), Chandra Muhammad Hamzah (Praktisi), DR. Yunus Husien, S.H., LL.M. (Ketua Tim Penyusunan RUU  tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal), dan Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H. selaku moderator.

{gallery}2015/transaksiuangkartal{gallery}