Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (17/04/2015) Direktorat  Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengadakan kegiatan pendalaman materi rancangan peraturan daerah wilayah II bagi para perancang peraturan daerah. Kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat, 17 April 2015 ini di latar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 atas Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan mengundang Ibu Dr. Kurniasih, S.H., M.Si Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Sigit H.D Pramana, S.T., M.T.  Kasubdit Pengaturan, Direktorat Bina PSDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai narasumber  serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sambutannya Ibu Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., mengatakan bahwa  diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pencerahan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan jalan keluar apa yang harus diambil terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Beliau pun mengharapkan bahwa dengan diadakannya kegiatan ini para peserta yang hadir dapat menimba ilmu dari para narasumber terkait dengan materi tersebut.