Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (16/04/2015) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan kegiatan bagi para perancang peraturan perundang-undangan. Bertempat di Ruang Rapat B Lantai 4 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini mengambil tema problematika perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Mengundang  Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H. Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya perwakilan Jakarta dan Bapak Reza Fikri Febriansyah S.H., M.H. Kasi Penyelenggaraan dan Pembahasan sebagai pembicara dan Bapak Mohammad Zamroni, S.H. bertindak sebagai moderator.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Bapak Suwandi, S.H., M.H Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri oleh perwakilan yang merupakan para pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian Sosial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HAM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.

Dalam sambutannya Bapak Suwandi, S.H., M.H. menyampaikan  bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan para perancang peraturan perundang-undangan khususnya mengenai ketentuan pidana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain penyampaian materi oleh para narasumber, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber atau memberikan pendapat maupun saran terkait dengan substansi pembentukan peraturan perundang-undangan.