Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta(2/3/2015), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi  di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Rapat diselenggarakan di ruang rapat Legiprudensi dengan agenda rapat menindaklanjuti hasil rekomendasi masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) Tahun 2014 dan pembahasan pelaksanaan PMPRB online Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Bapak Suwandi, S.H., M.H. selaku ketua rapat  dan dihadiri oleh para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Selaku ketua rapat selanjutnya beliau menjelaskan hal-hal terkait yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) dengan memperhatikan 8 (delapan) program aksi area perubahan reformasi birokrasi yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kerja.

Selanjutnya Ketua rapat mengharapkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki standar pelayanan publik (SOP) masing-masing Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang meliputi pengaduan, kepuasan pelayanan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi. Pada akhir rapat Ketua rapat menghendaki laporan dari masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) dapat diterima paling lambat tanggal 20 Maret 2015.