Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/2015/jica

Berita/Kegiatan DJPP

Senin, 16 Februari 2015.  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan delegasi Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Suwandi, S.H., M.H. yang didampingi oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan  Mien Usihen, S.H., M.H., Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Dr. Nasrudin, S.H., M.H., Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N. serta perwakilan dari masing-masing Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tujuan kunjungan delegasi Pemerintah Jepang dan JICA adalah untuk mendiskusikan kembali usulan program kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM  yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya serta membahas proposal kerja sama yang telah dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tahun 2014.

Bapak Suwandi S.H., M.H. selaku pimpinan rapat menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta tugas litigasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, melihat tugas dan fungsi tersebut  perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, termasuk didalamnya melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sesuai arahan Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan BAPPENAS, bahwa kegiatan kerja sama berkaitan dengan revisi KUHP dan KUHPerdata dialihkan untuk kegiatan dalam bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa seminar, FGD, studi banding, diskusi pakar, penelitian, dan kuliah umum terkait penyusunan draft revisi RUU KUHP dan KUHPerdata.

Selanjutnya Delegasi JICA merencanakan bahwa kegiatan kerjasama tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan pada tahun 2015, dan pada bulan Maret 2015 direncanakan akan diadakan penandatanganan Record of Discussions. Dalam pembahasan kerja sama antara delegasi JICA dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai hari ini sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 dengan agenda pembahasan tindak lanjut usulan kerja sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan JICA serta diskusi dan survey pengumpulan data/informasi konsistensi hukum di Indonesia

 

{gallery}2015/jica{/gallery}