Berita/Kegiatan DJPP

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memimpin acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Selasa 9 Desember 2014.

Pejabat yang dilantik berjumlah 11 (sebelas) pejabat terdiri dari 5 (lima) pejabat eselon III dan 6 (enam) pejabat eselon IV antara lain :

1. Fiqi Nana Kania, S.H., M.H. (Kepala sub Direktorat Harmonisasi bidang Keuangan dan Perbankan);

2. R.R. Woro Wijayanti, S.H., M.Si. (Kepala sub Direktorat Harmonisasi bidang Industri, Perdagangan, Riset, dan Teknologi);

3. Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

4. Cahyani Suryandari, S.H., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

5. Rahayu, S.H., M.H. (Kepala Bagian Kepegawaian);

6. Hernadi, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

7. Nurillah Amini, S.H., M.H. (Kepala Seksi Perencanaan dan dan Evaluasi Perancangan Rancangan Undang-Undang Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

8. Dwi Retraningtyas, S.H., M.Si. ( Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

9. Rini Maryam, S.H., M.Si. (Kepala Seksi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama);

10. Surdiyanto, S.H. (Kepala Seksi Penerbitan Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama);

11. Yudhiethia Safitri, S.H., M.Si. (Kepala Seksi Keuangan dan Perbankan II Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan).

 

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Peraturan menyampaikan bahwa reorganisasi atau mutasi dan promosi hendaknya dipahami sebagai sebuah dinamika organisasi, yaitu suatu proses yangg harus diselenggarakan secara terus menerus karena adanya serangkaian perubahan dalam organisasi itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal.

Pelaksanaan reorganisasi ini merupakan upaya kita untuk terus meningkatkan efektifitas organisasi dalam situasi atau perubahan lingkungan yang terjadi, yang diharapkan akan bermuara pada peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Konsekuensi adanya mutasi ini bagi pejabat yang dilantik adalah mengimbangi jabatan baru dengan peningkatan prestasi kerja. Saya yakin bila hal tersebut dapat diwujudkan bahwa serangkaian prestasi kerja para pegawai akan semakin memantapkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya, jelas beliau.

 

Lebih lanjut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengingatkan bahwa selaku pimpinan, para pejabat yang dilantik hendaknya dapat dijadikan panutan dan motivator yang dapat diteladani oleh bawahannya, sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang dinamis. Selain itu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengharapkan agar selalu berusaha menampilkan diri sebagai seorang pemimpin yang disiplin, bersih, mengayomi serta bekerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara professional.

 

Dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV tersebut di hadiri oleh para pejabat dari jajaran eselon II, III,  dan IV direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.