Berita/Kegiatan DJPP

Selasa 28-1-2014, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama dengan Hans Seidel Foundation mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai Memorandum Saling Pengertian (MSP) serta arahan program. Maksud dan tujuan MSP dan Arahan Program ini adalah  untuk mendapatkan kesepakatan dari Tim Perizinan NGO Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hadir dalam rapat Direktur Hans Seidel beserta stafnya, Perwakilan Direktorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan Direktorat Fasilitasi Kepabeanan, Perwakilan Direktorat Keamanan Negara Polri, serta Perwakilan Direktorat Politik Polri.

Dalam pertemuan membahas isi dari draft MSP tersebut, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Tim Perizinan NGO Asing dan Hanns Seidel Foundation (HSF) diantaranya :

  1. Pasal 2 (ruang lingkup kerja sama) Pada awalnya Direktorat Jenderal Multilateral menginginkan agar rumusan ruang lingkup kerja sama yang ada di arahan program menggantikan rumusan ruang lingkup di Pasal 2. Namun Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa ruang lingkup yang ada di arahan program bersifat tertulis, sehingga tidak relevan. Karena MSP mengatur mengenai ruang lingkup dari kerja sama.
  2. Pasal 3 (wilayah kerja sama): Wilayah kerja sama HSF meliputi seluruh Provinsi di Indonesia berdasarkan persetujuan KEMENKUMHAM RI. Kata “seluruh” dan berdasarkan persetujuan KEMENKUMHAM RI dihilangkan menjadi Wilayah kerja sama HSF meliputi Provinsi di Indonesia yang tertuang dalam program kerja sama.
  3. Pasal 8 (Batas Aktivitas HSF) : Ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang semula terdiri dari huruf a - huruf j, dipersingkat menjadi rumusan. Hal tersebut didasarkan karena rumusan huruf b - huruf j sudah termaksud dalam makna huruf a. Sehingga Pasal 8 ayat (1) diubah menjadi: Seluruh kegiatan HSF dan stafnya yang berada di bawah naungan MSP wajib: