Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013 di Grand Sahid Jaya Hotel tanggal 2-5 Desember 2013 yang dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tema yang diusung pada Rapat Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013 "Pemantapan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan"

Rapat Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2013 diselenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman kita terhadap substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan (Rancangan) Peraturan Pelaksanaannya yang mudah­mudahan dalam waktu dekat ini akan ditetapkam dan diundangkan. Selain itu juga Rakor ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam upaya peningkatan peran pembinaan bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan baik di Pusat maupun di Daerah.

 

Dengan penyelenggaraan Rakor ini, diharapkan dapat merumuskan berbagai permasalahan, alternatif pemecahan masalah, dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan bagi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun beberapa hal yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Rakor ini antara lain adalah untuk:

  1. mewujudkan peningkatan peran dan fungsi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
  2. meningkatkan kompetensi sumber daya perancang peraturan perundang-undangan sebagai modal utama Kementerian/Lembaga dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang­undangan.
  3. mendorong ditetapkannya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perancang peraturan perundang­undangan baik di Pusat maupun di Daerah.
  4. memperkuat para perancang peraturan perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga, khususnya para perancang peraturan perundang-undangan pada kantor-kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia balk secara substantif maupun fasilitatif dalam membantu pemerintah daerah/DPRD dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta penyusunan dan perancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah Iainnya sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
  5. mendorong tersusunnya Grand Design Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam melakukan pembinaan terhadap para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Pada pelaksanaan Rakor nantinya, baik dalam penyampaian materi maupun diskusi-diskusi kelompok tentunya diharapkan akan banyak dikemukakan berbagai permasalahan, demikian pula dengan solusinya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 baik di Pusat maupun di Daerah.