Berita/Kegiatan DJPP

Kegiatan Donor Meeting dilakukan pada tanggal 27 Maret 2013 di Hotel Puri Denpasar merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjaring suatu kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP)  dengan pihak lain bahkan pihak asing. Adapun pihak-pihak yang di undang dalam kegiatan ini adalah adalah:

  1. Embassy of Amerika Serikat Jakarta
  2. Embassy of Australia
  3. Embassy of Belanda
  4. Embassy of Cina
  5. Embassy of Inggris
  6. Embassy of Jepang
  7. Embassy of Sweden
  8. Embassy of Norwegian
  9. Embassy of Korea Selatan
  10. UNDP
  11. JICA
  12. he Library of Conggress
  13. Field Director William P. Tuchrello
  14. USAID
  15. AUSAID

 

Pola kerjasama yang diterapakan merupakan supporting kegiatan yang direncanakan Ditjen PP sesuai kebutuhan dalam pengembangan instansi, sesuai dengan tugasnya, yakni merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis dibidang peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan;
  3. Penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang peraturan perundang-undangan.
  4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan administrasi direktorat jenderal peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, disebutkan Ditjen PP terdiri dari beberapa direktorat 5 (lima), yakni:

  1. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Direktorat Harmonisasi peraturan perundang-undangan.
  3. Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerjasama.
  4. Direktorat Litigasi.
  5. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

Kegiatan yang ditawarkam merupakan suatu kegiatan yang merupakan kebutuhan masing-masing Direktorat dalam menunjang tugas dan fungsi masing-masing Direktorat.

Secara garis besar kegiatan yang dibutuhkan adalah kegiatan dalam hal sebagai berikut:

1)   Peningkatan Kapasitas SDM melalui:

  1. beasiswa program studi lanjutan (S2 & S3) di negara donor
  2. pelatihan singkat dan jangka panjang mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan penalaran hukum
  3. program magang di Kementerian Hukum/Kehakiman di negara donor.

2)   Penyempurnaan Buku Panduan Harmonisasi PUU

3)   Studi komparatif mengenai proses, metode dan praktik pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di negara lain, khususnya negara yang telah banyak memberikan pengaruh dalam pengembangan sistem hukum Indonesia (civil law)

4)   Peningkatan pengetahuan di bidang hukum yang bersifat lintas sektor (hukum lingkungan, industri, telekomunikasi, tata ruang, jaminan sosial, dsb.) melalui kegiatan workshop, pelatihan, seminar, dan sebagainya.

5)   Penerapan perangkat lunak sebagaimana dilakukan beberapa negara maju sebagai alat bantu dalam penyusunan dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.