Berita/Kegiatan DJPP

Jumat, 1 Februari 2013, bertempat dir Ruang R. Soepomo lt. 7 Gd. Kementerian Hukum dan HAM RI, diadakan Cortessy Call antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kedutaan Besar Belanda. Acara dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dengan mengucapkan selamat datang kepada delegasi Belanda di Kementerian Hukum Dan HAM, dan berharap dengan kedatangan delegasi dapat memperkuat dan mengembangkan program kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Kementerian Hukum Dan HAM di masa yang akan datang.

 

Pertemuan dihadiri oleh :

  1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
  3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  4. Plt. Direktur Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama
  5. Direktur Litigasi Perundang-undangan
  6. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan
  7. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
  8. Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia
  9. Ms. Quirine Timmerman (Kementerian Luar Negeri Belanda)
  10. Ms. Anne-Marije de Staaij (Kementerian Luar Negeri Belanda
  11. Ms. Else Riep (Kementerian Kehakiman dan Keamanan)
  12. Mr. Renauld Galand (Konsultan)
  13. Ms. Anja Roelofs (Kedutaan Besar Belanda)
  14. Ms. Octa Sake (Kedutaan Besar Belanda)
  15. Perwakilan Direktorat Harmonisasi
  16. Subdit. Kerja Sama Ditjen. PP
  17. Subbag. Kerja Sama BPSDM

 

Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memperkenalkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang hadir, dan mempersilahkan delegasi Belanda untuk menyampaikan maksud dan tujuan courtessy call.

Delegasi Belanda mengucapkan terima kasih atas sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya memperkenalkan beberapa delegasi yang hadir dari Pemerintah Belanda dan Kedutaan Besar Belanda.

Maksud dan tujuan courtessy call di Kementerian Hukum Dan HAM adalah untuk mendiskusikan program kerja sama baru di bidang hukum dengan Pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Hukum Dan HAM.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan bahwa kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Hukum Belanda yang telah berjalan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kerja sama tersebut telah banyak mendapatkan manfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya bagi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun usulan Kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yaitu: legislative drafting, pengundangan dan penerjemahan peraturan perundang-undangan.

  1. Legislative drafting è Pelatihan diklat suncang, pengiriman pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mengikuti wet geving di belanda
  2. Pengundangan è comparative study tentang pengembangan dan perkembangan pengundangan di Belanda
  3. Penerjemahan è pelatihan tenaga penterjemahan peraturan perundang-undangan.

Usulan Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu: legislative drafting dan legal drafting, pelatihan training for legal planner and legal researcher, pertukaran tenaga ahli hukum tertentu (misalnya hukum pidana dalam rangka penyusunan RUU KUHP), pengembangan perpustakaan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memaparkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengadakan kerja sama dengan Nuffic-Nische Belanda dalam kurun waktu selama 4 (empat tahun), di 2012-1016, dengan biaya 1.500.000 Euro.

Kerja sama tersebut meliputi pelatihan analisis, pelatihan bagi widyaiswara,  pelatihan presentasi untuk staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan fasilitas dan sarana meliputi multimedia, pelatihan bahasa inggris, seminar gender yang terkait dengan kurikulum diklat, comparative study tentang legal institution di Belanda.

Delegasi Belanda mengucapkan terima kasih atas paparan usulan kerja sama dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM.  Delegasi Belanda menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) area rule of law yang dapat dikerjasamakan, yaitu:

-          penguatan hak-hak masyarakat, (seperti acses to justice, legal aid).
-          penguatan institusi di bidang hukum di Indonesia.
-          penguatan infrastruktur dalam pengetahuan hukum

Delegasi Belanda menyampaikan bahwa sudah banyak kerja sama yang telah dilaksanakan. Terdapat kemungkinan dilakukannya kerja sama yang lain.