Kamis, 31 Juli 2014
   
Text Size

Forum Konsultasi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Jabatan fungsional Perancang merupakan salah satu jenis jabatan fungsional yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam rumpun Hukum dan Peradilan. Kemudian dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan criteria yang antara lain memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional didalam melaksanakan tugas dan tanggung  jawabnya. Organisasi profesi dibentuk dan menjadi wadah bagi para pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional yang bersangkutan.

 

Berkaitan dengan organisasi profesi perancang, telah dibentuk suatu wadah yang diberi nama Perhimpunan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (P4I). Pada tahun 1993, Perhimpunan ini telah menerbitkan buletin Legalitas sebagai media inspirasi dan kreativitas serta sarana penyambung tali silaturrahmi para perancang khususnya dan para pemerhati peraturan perundang-undangan pada umumnya. Namun dalam perkembangannya, peran dari P4I dirasakan masih belum optimal oleh para perancang peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya konsolidatif para perancang dalam kerangka mewujudkan organisasi profesi Perancang (dalam hal ini P4I) yang professional dan berwibawa. Untuk itu, melalui forum konsultasi perancang ini diharapkan dapat disusun langkah-langkah strategis yang antara lain:

  1. Mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi Pembina perancang untuk menyelenggarakan rapat kerja teknis dengan mengundang seluruh perancang peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah untuk menyusun kode etik perancang
  2. Mengusulkan untuk diselenggarakannya musyawarah nasional perancang peraturan perundang-undangan denagn salah satu agendanya membahas mengenai revitalisasi P4I

Selasa, 10 Juli 2012 bertempat di Hotel Aston Rasuna Kuningan Jakarta, diadakan acara forum konsultasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Acara di hadiri oleh Bapak  Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H., Prof. Dr. Bagir Manan, M.H., A.A. Oka Mahendra, S.H., Dr. Suhariyono AR, S.H., M.H.,  Sri Hariningsih, S.H., M.H., serta para perancang peraturan perundang-undangan dari berbagai Kementerian dan Lembaga Non Kementerian.

Dalam Forum konsultasi perancangan peraturan perundang-undangan membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga P4I, penyusunan Rancangan Kode Etik Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta langkah-langkah strategis Perhimpunan Perancang Peraturan Perundang-undangan

 

Komentar  

 
#3 Tindak Lajut 20 Maret 2013 15:29
Hsl Kuningan telah disempurnakan di Bandung, slh satu langkah strategis yg diusulkan al: penyempurnaan Juknis dan BUP, mdh2an tahun ini selesai, mohon doanya teman2 Perancang. . smg Bp-Ibu pemangku Kebijakan diberi kesehatan dan imbalan dr Tuhan YME krn tgs mulia yg beliau emban, Amin
Quote
 
 
#2 Forum Konsultasi Perancang Peraturan Perundang-undangan 15 Oktober 2012 08:45
semoga dengan lahir kembalinya P41 dapat membawa kebersamaan bagi perancang di pusat maupun di daerah.

Perancang Muda - LIPI
Quote
 
 
#1 RE: Forum Konsultasi Perancang Peraturan Perundang-undangan 19 Juli 2012 10:31
Titik Cerah Lahir kembalinya P4I sudah mulai terlihat...
Namun semua itu perlu ditindaklanjuti dengan serius, mari kita dukung bersama kemajuan dari Forum Perancang ini :)
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id