Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/ditjenpp/public_html/images/djppimages/ppk/sosruupt
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/ppk/sosruupt

Berita/Kegiatan DJPP

 

Rabu, 27 Juni 2012, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan acara Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi di Hotel Santika, Jakarta. Sebagai  pembicara Ratnawati Prasodjo, S.H.,M.H dan sebagai pembahas I DR, Yetty Komalasari Dewi, SH.,M.H, Munir Fuady SH.,M.H., LL.M dan pembahas II DR. Munir Fuady SH.,M.H., LL.M. Sedangkan narasumber Freed BG, S.H. serta moderator Mahfudiyah, S.H., M.H.  Hadir dalam acara sosialisasi dari berbagai kalangan, antara lain: Kementerian dan Non Kementerian, Praktisi Hukum, Notaris,  Akademisi, dan Tenaga Perancang. Acara Sosialisasi RUU tentang tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi dimulai dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan sekaligus membuka acara Sosialisasi. Dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa  alasan penyusunan Rancangan Undang-Undang ini adalah:

  1. Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer  merupakan persekutuan bukan badan hukum. Dalam penjelasan Rancangan Undang-Undang tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer yang dimaksud dengan “Persekutuan Bukan Badan Hukum” adalah persekutuan yang pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan pada persekutuan melainkan juga pada sekutunya, yakni sekutu Firma dalam Persekutuan Firma dan sekutu Komplementer dalam Persekutuan Komanditer, sedangkan dalam Persekutuan Perdata pertanggungjawaban dibebankan pada sekutu yang melakukan perbuatan hukum.
  2. Pengaturan persekutuan dimaksud bertujuan mencari keuntungan bersama dan mendayagunakan pemasukan para sekutu yaitu Persekutuan Perdata (Maatschap), Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap). Di dalam Persekutuan Komanditer terdapat dua jenis sekutu yang berlainan sifat dan tugasnya, yaitu: sekutu komplementer atau yang lazimnya disebut sekutu aktif atau sekutu pengurus/kerja dan sekutu komanditer atau lazimnya disebut sekutu diam atau sekutu pasif.
  3. Di dalam Undang-Undang ini juga diatur pembagian kewenangan antara para sekutu berkenaan dengan pengurusan persekutuan (beheren) secara intern.  Adapun yang dimaksud pengurusan adalah kewenangan melakukan segala macam perbuatan yang lazimnya termasuk kegiatan persekutuan sehari-hari, dengan memperhatikan maksud dan tujuan persekutuan yang bersangkutan. Dengan demikian ruang lingkup kewenangan pengurusan tersebut dibatasi oleh jenis persekutuan yang bersangkutan.

Selanjutnya Dalam RUU ini juga, diatur mengenai hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, antara lain ketentuan yang mengatur tentang :

  1. Pendirian dan Perubahan;
  2. Pendaftaran;
  3. Hak dan kewajiban sekutu;
  4. Perikatan sekutu terhadap pihak ketiga; dan
  5. Pembubaran Persekutuan dan likuidasi.

Dalam Rancangan Undang-Undang ini, baik para sekutu Firma maupun para sekutu komplementer wajib mendaftarkan Akta Perjanjian Persekutuan Firma atau Akta Perjanjian Persekutan Komanditer dalam Daftar yang disediakan untuk itu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persekutuan Firma atau Persekutuan Komanditer tersebut.

Dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer diatur dalam suatu Undang-Undang yang baru  mengenai Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan selesai disampaikan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing pembicara dipandu oleh moderator dan diakhiri tanya jawab.

 

{gallery}ppk/sosruupt{/gallery}