Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/ditjenpp/public_html/images/djppimages/ppk/litigatordua
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/ppk/litigatordua

Berita/Kegiatan DJPP

 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyelenggarakan  kegiatan lanjutan Pelatihan Tenaga Litigator Pengujian Peraturan Perundang-undangan Angkatan Kedua, Kegiatan ini diselengarakan di ruang rapat rapat Hotel Aston Braga, Bandung 6-8 Juni 2012,  dengan peserta berjumlah 40 orang yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan beberapa Kementerian lain. Sebagai pembicara I Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H. serta Moderator Cholilah, S.H.,M.Hum, Pembicara II  Prof. Abdul Gani Abdullah, Pembicara III DR. Indra Prawira serta Moderator Heni Susila Wardoyo, S,H.,M.H, Pembicara IV Wasis Susetio, S.H., M.H.  serta Moderator Cholilah, S.H.,M.Hum, dan Pembicara V Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. di wakili oleh: Tuti Rianingrum, S.H., M.H. serta moderator Ahmad Khumaidi, S.H.,M.H.

Pelatihan tersebut diawali oleh sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang sekaligus membuka pelatihan tersebut.

Dalam sambutannnya DR. Wahiduddin Adams, S.H., M.A, mengatakan acara ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Hanns Seidel Foundation dalam rangka peningkatan pengetahuan tenaga litigator pengujian peraturan perundang-undangan”.

Sambutan yang diberikan kepada peserta pelatihan antara lain, mengenai Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memasuki tahun ke 9. Selama kurun waktu tersebut berdasarkan data yang ada, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut membawa konsekuensi pula terhadap peningkatan penanganan pengujian undang-undang oleh Kementrian Hukum dan HAM pada khususnya dan biro-biro hukum kementrian pada umumnya, karena berdasarkan Pasal 54 UU. No. 24 Tahun 2003  Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa  Presiden dapat diminta keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengujian undang-undang dan dalam prakteknya, untuk memberikan Keterangan di Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan HAM serta Menteri lainnya yang terkait dengan permohonan.

Pelatihan ini diakhiri dengan tanya jawab serta praktek pembuatan Keterangan Pemerintah.

{gallery}ppk/litigatordua{/gallery}