Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/ditjenpp/public_html/images/djppimages/ppk/sosbhp
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/ppk/sosbhp

Berita/Kegiatan DJPP

 

Pada hari Selasa, 29 Mei 2012, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan acara Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Balai Harta Peninggalan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Sebagai  Pembicara Direktur Perdata Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Otoritas Pusat, Sjafruddin, S.H.,M.Hum dan sebagai Pembahas I Ricardo Simanjuntak,  SH., LL.M, Anziif, CIP dan Pembahas II DR. Hendrik Budi Untung, S.H.,CN.,M.M Sedangkan Narasumber I Nengah Mudani, S.H. serta Moderator Drs. Zafrullah Salim, M.H.  Hadir dalam acara sosialisasi dari berbagai kalangan, antara lain: perwakilan dari beberapa Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, Praktisi Hukum, Notaris,  Akademisi, dan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Acara Sosialisasi RUU tentang tentang Balai Harta Peninggalan dimulai dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  DR. Wahiduddin Adams, S.H., M.A dan sekaligus membuka acara Sosialisasi. Dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa  alasan penyusunan Rancangan Undang-Undang ini adalah:
1.    Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan seseorang yang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran wasiat, surat keterangan waris dan kepailitan;
2.    pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini, sebagian besar masih berasal dari produk  kolonial Belanda tidak secara tegas mengatur kewenangan Balai Harta Peninggalan serta tidak lagi mampu mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
Selanjutnya Dalam RUU ini juga, diatur mengenai tugas, fungsi, kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan.  Pasca sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing pembicara dipandu oleh moderator dan diakhiri tanya jawab.

{gallery}ppk/sosbhp{/gallery}