Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/ditjenpp/public_html/images/djppimages/harmonisasi/ruukeuanganhaji
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/harmonisasi/ruukeuanganhaji

Berita/Kegiatan DJPP

Dalam sistem ketatanegaraan terdapat sistem keuangan negara yang merupakan penerimaan negara yaitu penerimaan negara bukan pajak. Amanah penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas public service obligation, sehingga pengelola keuangan haji seyognya juga diemban oleh lembaga negara, pengelolaan keuangan haji mengemuka dengan adanya sistem kuota pada penyelenggaraan haji, sehingga terdapat penumpukan keuangan haji secara kumulatif dan jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pertimbangan untuk mengelola keuangan haji secara akuntabel, transparan, dan profesional menjadi alternatif bagi tata kelola keuangan public yang baik (good governance).

Selain itu lembaga pengelola keuangan haji juga turut mengembangkan sistem keuangan berdasarkan prinsip Islam, sejalan dengan telah berkembangnya bebagai kegiatan ekonomi dengan prinsip Islam, seperti perbankan syariah, asuransi dan reasuransi syariah, pegadaian syariah, reksakeuangan syariah, koperasi syariah, baitul mal wa tamwil, efek syariah lainnya yang telah diterima oleh masyarakat dan dinilai mempunyai keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif, serta investasi langsung lainnya.

Melalui kegiatan usaha diatas, lembaga pengelola keuangan haji diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekonomi dengan prinsip Islam yang berbasis pada sektor riil. Oleh karena itu, Jumat (18/11) pagi,  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama-sama dengan intasi lain mengadaka rapat mengenai penyusunan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dengan adanya RUU ini diharapkan lembaga ini mampu memberikan nilai tambah bagi keuangan haji dalam bentuk rasionalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan juga meningkatkan kesempurnaan dalam penyelenggaraan ibadah haji terus menerus dan prospektif serta turut berperan aktif memajukan perekonomian Indonesia.

{gallery}harmonisasi/ruukeuanganhaji{/gallery}