Berita/Kegiatan DJPP

Dokumen Perjalanan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Terkait dengan masalah tersebut,  Rabu (21/9) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama-sama dengan instansi lain melakukan pembahasan mengenai penyusunan RPP tentang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Di dalam pembahasan RPP tersebut dibicarakan beberapa hal yang terkait dengan :

  • penerbitan paspor diplomatik
  • permohonan paspor diplomatik
  • mengenai paspor dinas
  • mengenai penerbitan paspor dinas

Beberapa masukan dan saran dari peserta rapat, antara lain:

1. Ditjen Peraturan Perundang-undangan

  • Apabila Menteri mewakilkan tugas ke bawahannya didalam penjelasan Undang-Undang harus di jelaskan.

2. Sekretariat Negara

  • Pejabat negara setingkat menteri sebaiknya diubah menjadi pejabat setingkat menteri
  • pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang ditetapkan Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Jakasa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri
  • ayat (2) huruf c ada alternatif, sebagai berikut:

Para menteri koordinator, menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri.

  • Pasal 31 ayat (2) huruf a Mohon sinkronisasi dengan Undang-Undang

3. Ditjen Imigrasi

  • Pasal 10 ayat (3) disesuaikan dengan sinkim.
  • Pasal 10 ayat (3) rumusannya sebagai berikut:
  • Paspor Diplomatik yang telah berakhir masa berlakunya dapat diajukan penggantian dengan melampikan Paspor Diplomatik yang lama