Berita/Kegiatan DJPP

Dalam rangka meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dalam persiapan dan penyusunannya diperlukan pemikiran dan masukan dari pakar di bidangnya dan stake holder lainnya. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/8) menggelar acara silaturahmi dengan Tim Pakar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Hotel Sahid-Jakarta. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Acara silaturahmi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Wahiddudin Adams kemudian dilanjutkan sambutan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Acara silahturami ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antara Tim Pakar dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-undangan.  Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya mengatakan bahwa gambaran tugas Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan Prolegnas Tahun 2010-2014 memuat 247 RUU di luar RUU yang terbuka untuk dibahas dan RUU Kumulatif Terbuka terkait dengan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi, RUU tentang APBN, RUU  Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang.  Disamping itu, RUU yang disusun dan disiapkan oleh kementerian Hukum dan HAM yang telah diundang pada tahun 2010 dan 2011 antra lain:

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan       Pemberantasan Tindak Tindak Pidana Pencucian uang;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

 

Selanjutnya beberapa RUU yang merupakan inisiatif DPR juga telah dan akan diundangkan, yang dalam pembahasannya Menteri Hukum dan HAM RI mewakili Presiden, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (telah disetujui DPR dan Pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Juli 2011). Disamping itu juga Menteri Hukum dan HAM menyampaikan tugas baru berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yakni tugas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Demikian tugas-tugas di atas bukanlah tugas ringan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentu tidak luput dari keterbatasan sumber daya baik kuantitatif, kualitas dan bidang keilmuan/kepakaran. Oleh karena itu,  kami berharap bahwa anggota Tim Pakar Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang susunannya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PP.01.02 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2001 mampu melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya sessi tanya jawab dan dilanjutkan buka puasa bersama.