Kamis, 08 Desember 2016
   
Text Size

Berantas Pungli, Dirjen KemenkumHam Sidak Kantor Imigrasi Jember

Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementeriaan Hukum dan Ham, Prof Dr Widodo Ekatjahjana melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Imigrasi Kelas 2 Jember, Senin (24/10/2016).

Inspeksi dilakukan guna memastikan tidak adanya praktek pungli oleh oknum petugas imigrasi dalam layanan pengajuan dan pembuataan pasport oleh masyarakat.

Imigrasi menjadi salah satu lembaga yang menjadi aorotan karena disinyalir rawan terjadi praktek pungli hasil temuaan Ombusman RI, selain di tiga lembaga lain yakni Lembaga Pemasyarakatan, Peradilan Tilang dan Kepolisian.

"Ini bagiaan menindak lanjuti instruksi presiden untuk sapu bersih pungli, dan kami turun langsung ke bawah untuk memastikan hal itu," ujarnya kepada RRI, Senin (24/10/2016).

Baca Selanjutnya: Berantas Pungli, Dirjen KemenkumHam Sidak Kantor Imigrasi Jember

   

Ini Alasan Filosofis untuk Copot 5 Hakim Agung yang Cacat Syarat

Presiden Joko Widodo menerima masukan dari hakim agung Gayus Lumbuun di Istana Merdeka kemarin, salah satunya adanya lima hakim agung yang cacat syarat. Jokowi mempertimbangkan masukan tersebut untuk ditindaklanjuti.

"Presiden adalah pejabat tata usaha negara. Dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) termasuk di dalamnya dalam rangka menetapkan hakim Mahkamah Agung, harus berdasar paling tidak 2 norma hukum administratif (adminitratief rechtsnorm) yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur)," kata Prof Dr Widodo Ekatjahjana kepada wartawan, Rabu (12/10/2016).

Baca Selanjutnya: Ini Alasan Filosofis untuk Copot 5 Hakim Agung yang Cacat Syarat

   

Halaman 3 dari 333 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Tanpa Interupsi di Paripurna, DPR Sahkan Revisi UU ITE

Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengesahan ini turut dihadiri Menkominfo Rudiantara. Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna...

Selengkapnya ...
Sempat Ditunda, DPR Akan Sahkan Perppu Kebiri Jadi UU

DPR akan menggelar rapat paripurna, Rabu (12/10/2016) pukul 10.00 WIB. Salah satu agenda paripurna adalah pengambilan keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut...

Selengkapnya ...
Bamus Setujui Usulan Penambahan Waktu Pembahasan RUU PPILN

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyetujui pengajuan penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN)‎. Kesepakatan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 Oktober...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Koruptor yang Merampas Hak Rakyat harus di Hukum Sesuai dengan Perbuatannya ?
KASUS hak atas tanah rakyat menjadi polemik. Tarik ulur apalagi warga di hadapkan  dengan rencana pembangunan ...

Keadilan Buat Ahli Waris H.Yusuf Asal Kabupaten Fakfak Papua Barat Tak Ada
Nasib Ahli Waris H.Yusuf Bay Asal Kab. Fakfak, Papua Barat KASUS  ahli waris H. Yususf asal Kabupaten Fakfak, ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Tata Nilai

HUT RI ke- 71

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Desember 2016
S S R K J S M
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 394 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini17003
mod_vvisit_counterKemarin29987
mod_vvisit_counterMinggu ini105566
mod_vvisit_counterMinggu Lalu170205
mod_vvisit_counterBulan ini202225
mod_vvisit_counterBulan Lalu526433
mod_vvisit_counterTotal163211861

Hari ini: 08 Des 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id