Rabu, 28 September 2016
   
Text Size

Simposium Internasional

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berencana menggelar Kegiatan Simposium Internasional Studi Komparasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 21-26 Agustus tahun ini.

Maksud kegiatan Simposium Internasional Studi Komparasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah memperoleh materi terbaik terkait jenis, ragam serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dari 17 Negara dan praktik perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perumusan peraturan perundang undangan masing-masing negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui simposium internasional ini juga membuka peluang kerjasama internasional lainnya dengan para mitra luar negeri.

Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan/memperkenalkan sistem hukum serta kebudayaan Indonesia ini akan diikuti perwakilan Kementerian yang memiliki fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari negara Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja,Timor Leste, Jepang, Korea, China, Belanda, Jerman, Australia dan Amerika.

Selain pemaparan materi para peserta simposium juga akan mengikuti berbagai kegiatan antara lain cultural program,  justice and environmental system dengan mengunjungi Lembaga Peradilan serta melaksanakan kunjungan ke kota Surabaya Jawa Timur.

 

   

Anugerah Nawacita Legislasi 2016

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM menggelar Anugerah Nawacita Legislasi 2016, di Hotel Mercure, Jakarta. Kegiatan ini sebagai apresiasi bagi Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota yang membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Trisakti dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang diskusi bersama guna mencari solusi terbaik untuk memperkuat kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Acara yang berlangsung selama tiga hari, dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie, Dirjen. Peraturan Perundang-undangan Prof. DR. Widodo Ekatjahjana.

Baca Selanjutnya: Anugerah Nawacita Legislasi 2016

   

Halaman 3 dari 320 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Restitusi & Sengketa Harus Dicabut

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan...

Selengkapnya ...
Jokowi: UU Tax Amnesty Jadi Payung Hukum Uang di Luar Negeri Masuk

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut. "Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan...

Selengkapnya ...
RUU PERTEMBAKAUAN: Wakil Ketua Baleg DPR: Kampanye Antitembakau, Propaganda Yang Berlebihan

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Koruptor yang Merampas Hak Rakyat harus di Hukum Sesuai dengan Perbuatannya ?
KASUS hak atas tanah rakyat menjadi polemik. Tarik ulur apalagi warga di hadapkan  dengan rencana pembangunan ...

Keadilan Buat Ahli Waris H.Yusuf Asal Kabupaten Fakfak Papua Barat Tak Ada
Nasib Ahli Waris H.Yusuf Bay Asal Kab. Fakfak, Papua Barat KASUS  ahli waris H. Yususf asal Kabupaten Fakfak, ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Tata Nilai

HUT RI ke- 71

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2016
S S R K J S M
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 262 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini13032
mod_vvisit_counterKemarin21131
mod_vvisit_counterMinggu ini42353
mod_vvisit_counterMinggu Lalu133468
mod_vvisit_counterBulan ini687418
mod_vvisit_counterBulan Lalu1567884
mod_vvisit_counterTotal162023486

Hari ini: 28 Sep 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id