Minggu, 24 Juli 2016
   
Text Size

Menteri Yasonna: Buat Perda yang Benar daripada Dibatalkan

Presiden Jokowi telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun memberi peringatan agar pemerintah daerah tidak sembarangan membuat aturan.

"Jangan nanti buat perda yang bertentangan dengan yang di atasnya, daripada kita batalin dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau melalui executive review melalui Kementerian Dalam Negeri," kata Yasonna usai menghadiri Anugerah Nawacita Legislasi 2016, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Baca Selanjutnya: Menteri Yasonna: Buat Perda yang Benar daripada Dibatalkan

   

Sesuai Pancasila, 3 Aturan Ini Raih Anugerah Nawacita Legislasi

Direktorat Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM menggelar Anugerah Nawacita Legislasi 2016. Acara ini bertujuan agar tiap aturan yang ada mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, dan Nawacita.

Terdapat 3 kategori yang diberi anugerah, yakni peraturan di tingkat kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Tiap kategori terdapat 5 aturan yang masuk nominasi, kemudian dipilih yang terbaik.

Baca Selanjutnya: Sesuai Pancasila, 3 Aturan Ini Raih Anugerah Nawacita Legislasi

   

Halaman 3 dari 320 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Restitusi & Sengketa Harus Dicabut

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan...

Selengkapnya ...
Jokowi: UU Tax Amnesty Jadi Payung Hukum Uang di Luar Negeri Masuk

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut. "Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan...

Selengkapnya ...
RUU PERTEMBAKAUAN: Wakil Ketua Baleg DPR: Kampanye Antitembakau, Propaganda Yang Berlebihan

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Hak Konstitusional Warga Negara
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. ...

Keuangan Negara dan Keuangan Publik
Pendahuluan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas Hotasi Nababan yang sebelumnya ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Tata Nilai

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Juli 2016
S S R K J S M
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 418 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini34139
mod_vvisit_counterKemarin30017
mod_vvisit_counterMinggu ini257663
mod_vvisit_counterMinggu Lalu420433
mod_vvisit_counterBulan ini1191144
mod_vvisit_counterBulan Lalu1493847
mod_vvisit_counterTotal159428108

Hari ini: 24 Jul 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id