Selasa, 01 September 2015
   
Text Size

Acara Pisah Sambut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan acara Pisah Sambut untuk menyambut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang baru pada hari Kamis, 11 Agustus 2015. Bertempat di Ruang Rapat A, B, dan C Lantai 4 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, acara ini dihadiri oleh mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Sosial, Prof.Dr.Ahmad M.Ramli, S.H., M.H. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, DR. Mualimin Abdi, S.H., M.H. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, para mantan pejabat di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, seperti  Bapak Suhariyono A.R., S.H., M.H., Bapak Drs. Zafrullah Salim, M.H., Bapak Ahmad Djafri, S.E., S.H., M.H., para Pejabat Eselon II, III, dan IV serta para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Baca Selanjutnya: Acara Pisah Sambut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

   

Kegiatan Diseminasi e-PUPNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Pada hari Jumat, 7 Agustus 2015, diadakan kegiatan Diseminasi e-PUPNS tahun 2015 bagi seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini diadakan di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dibuka oleh Bapak Mulyanto, S.H., M.H. Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta dihadiri oleh Ibu Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Bapak  Drs. M. Arifin H.A., M.M.  Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Novita Ilmaris, S.Kom, S.H. Kabag Tata usaha Kepegawaian dan seluruh Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Khusus di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Baca Selanjutnya: Kegiatan Diseminasi e-PUPNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

   

Forum Konsultasi Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Peraturan Perundang-undangan pada hari Kamis, 6 Agustus 2015 di ruang rapat Lantai 4 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari kementerian dan lembaga. Kegiatan ini mengambil tema “Penguatan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui forum koordinasi antara Kementerian dan Lembaga”

Kegiatan ini juga sekaligus mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara, dan Tambahan Berita  Republik Indonesia.

Acara Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang dalam amanatnya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi pengundangan Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan sebagai sarana koordinasi antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengundangkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa melalui forum ini pula, bahwa kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara, dan Tambahan Berita Negara republic Indonesia guna menciptakan keseragaman pengundangan peraturan perundang-undangan baik secara administratif maupun substansif.

Baca Selanjutnya: Forum Konsultasi Peraturan Perundang-undangan

   

Pelaksanaan Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 91 menyatakan, dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke bahasa asing, penerjemahanya dilaksanakan oleh  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang hukum.

Untuk melaksakan penerjemahan tersebut kemudian diatur secra teknis dalam Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang penerjemahan dalam Perpres tersebut, secara teknis  diatur dalam bab VII.

Didalam ketentuan Perpres tersebut dalam pelaksanaan penerjemahan, yakni terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris. Meskipun didalam undang-undang menyatakan bahasa asing, namun dalam teknis pelaksanaan dalam bahasa inggris. Sesuai dengan ketentuan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Direktorat Pengundangan, Kerjasama dan Publikasi  telah memberikan pelayanan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris bagi setiap kementerian/lembaga yang memerlukan.

Baca Selanjutnya: Pelaksanaan Penerjemahan Peraturan Perundang-Undangan

   

Halaman 2 dari 137 halaman

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2015
S S R K J S M
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 272 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini24078
mod_vvisit_counterKemarin23926
mod_vvisit_counterMinggu ini48004
mod_vvisit_counterMinggu Lalu266546
mod_vvisit_counterBulan ini24078
mod_vvisit_counterBulan Lalu2749115
mod_vvisit_counterTotal136025109

Hari ini: 01 Sep 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id