Senin, 26 Januari 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jakarta(26/11/2014), Berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 56/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR.. Hadir dalam sidang tersebut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., sementara perwakilan dari DPR berhalangan hadir.

Dalam sidang mendengarkan keterangan presiden yang dibacakan oleh Bapak Wicipto setiadi, S.H., M.H. yang mewakili pemerintah terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonannya, pemohon menyatakan mengenai ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

   

Konsolidasi RUU KUHP

Jakarta-Menteri Hukum dan HAM RI Dr. Yasonna H.Laoly, S.H., M.Sc. membuka rapat konsolidasi Rancangan Undang-Undangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidan 9RUU KUHP) di ruang rapat Menteri Hukum dan HAM RI lantai 5 Gedung Sentra Mulia – Jakarta. Rapat konsolidsai RUU KUHP ini dihadiri oleh anggota tim penyusun antara lain Prof. Muladi, S.H., Prof. Harkristuti harkrisnowo, S.H., M.H., Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., Dr. Muzakkir, Dr. Chairul Huda, Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Dr. Suhariyono AR, S.H., M.H., dan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Setelah membuka rapat menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa pembahasan RUU KUHP menjadi prioritas utama dari prioritas-prioritas lain yang akan dibahas di DPR, karena dalam pembahasan RUU ini jajaran Kementerian Hukum dan HAM mengharapkan masukan-masukan dari Tim Pakar terkait dengan RUU KUHP, selain itu Menteri Hukum dan HAM menekankan bahwa pembahasan RUU KUHP dibahas lebih dahulu setelah itu pembahasan RUU KUHAP, karena hukum materiil harus terlebih dahulu, baru kemudian dibahas hukum acaranya.

   

Kunjungan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta/26 November 2014, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mendapat kunjungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka studi tour untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai substansi dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Audiensi/mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Suwandi, S.H., M.H., didampingi oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Ibu Nuryanti Widyastuti, S.H.M.M., SP.N.,  Kasubdit Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan Markus Hardjanto, S.H., M.H., Kasi Perencanaan dan Perancangan I Kanti Mulyani, S.H., M.H.,  dan Kasi Perencanaan dan Evaluasi Perancang Peraturan Perundang-undangan Nurillah Amini, S.H., M.H.

   

Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, dan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, dan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ruang rapat C Jumat 21 November 2014

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk mendukung kinerja dan profesionalitas pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta melakukan penggantian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan merubah Bentuk, Ukuran, Warna, dan Format, serta penerbitan kembali Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini.

   

Halaman 2 dari 118 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

January 2015
S S R K J S M
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 1432 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini82485
mod_vvisit_counterKemarin1057
mod_vvisit_counterMinggu ini82485
mod_vvisit_counterMinggu Lalu488264
mod_vvisit_counterBulan ini2009671
mod_vvisit_counterBulan Lalu2578846
mod_vvisit_counterTotal124422710

Hari ini: 26 Jan 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id