Rabu, 17 September 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Konsultasi DPRD Kota Mataram

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Kota Mataram pada tanggal 23 April 2014 di Ruang Rapat Dharma Wanita Lantai 1, dalam rangka konsultasi mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah III dan dipimpin Ibu Lina Widyastuti, SH., MH., selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Perda Wilayah III, dengan hasil sebagai berikut:

  1. Pemaparan DPRD Kota Mataram:

Pemerintah Kota Mataram tengah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran. Bagaimana mekanisme penyusunan LKPJ? Apakah DPRD Kota Mataram dapat memberikan penilaian atau raport merah atas kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Kota Mataram yang ternyata tidak mampu menyerap seluruh mata anggaran dalam APBD Kota Mataram?

   

Konsultasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2014 di Ruang Rapat Kasubdit Fasilitasi Perancangan Wilayah II, dalam rangka konsultasi mengenai Raperda tentang Rumah Susun. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah II dan dipimpin Ibu I Gusti Putu Milawati selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Perda Wilayah II.

Beberapa hal yang dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

  1. Terkait belum terbentuknya peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, peraturan pelaksana apa yang bisa digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan rumah susun?
  2. Apakah secara yuridis Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta diperkenankan menerbitkan regulasi mengenai rumah susun dalam bentuk Peraturan Walikota sambil menunggu selesainya pembahasan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun?
   

Konsultasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 22 Juli 2014 di Ruang Rapat Dharma Wanita, dalam rangka konsultasi mengenai evaluasi kinerja, pemahaman, dan pelaksanaan terkait dengan fungsi tugas dari program kerja Badan Legislasi Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah daerah dan inisiatif DPRD. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I dan dipimpin Ibu Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Beberapa hal yang dikonsultasikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

   

Konsultasi DPRD Kabupaten Magetan

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Magetan pada tanggal 22 Juli 2014 di Ruang Rapat Dharma Wanita, dalam rangka konsultasi mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pimpinan Sementara DPRD. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah I dan dipimpin Ibu Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Beberapa hal yang dikonsultasikan oleh DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
  2. Pimpinan sementara DPRD.
   

Halaman 2 dari 110 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 388 pengunjung dan 1 pengurus yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini37784
mod_vvisit_counterKemarin38550
mod_vvisit_counterMinggu ini110208
mod_vvisit_counterMinggu Lalu254749
mod_vvisit_counterBulan ini619388
mod_vvisit_counterBulan Lalu867083
mod_vvisit_counterTotal115014852

Hari ini: 17 Sep 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id