Sabtu, 19 April 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Selasa (25/3/2014), berlangsung rapat Pengharmonisasian, Pemantapan, dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

RPP ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

   

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penegak Hukum dan Pihak terkait secara terpadu

Senin (24/3/2014), bertempat diruang rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat tentang rancangan peraturan presiden (RPerpes) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penegak Hukum dan Pihak terkait secara terpadu, RPerpres ini merupakan prakarsa dari Kementerian Hukum dan HAM yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sasaran dari dari RPerpres ini adalah menyelenggarakan diklat agar terwujudnya penegak hukum dan pihak terkait yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan anak. Adapun tujuan dari diklat tersebut antara lain:

   

Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris

Senin(17/3/14), berlangsung rapat rapat penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen)tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Rapat dibuka oleh Kasubdit Perencanaan dan Perancangan Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Bapak Andri Amoes, S.H., M.H. selaku pimpinan rapat yang meminta penjelasan kepada perwakilan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk memaparkan mengenai latar belakang diubahnya peraturan menteri ini.

   

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Selasa (18/3/14), bertempat di ruang Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

RPP ini disusun bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 58 Undang-Undang No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mendelegasikan lebih lanjut 4 (empat) materi muatan yang selanjutnya akan diatur dalam RPP ini mengenai:

   

Halaman 2 dari 105 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
RUU Keinsinyuran segera disahkan

RUU Keinsinyuran segera dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU Keinsinyuran. RUU ini sangat penting dan strategis untuk penguasaan IPTEK oleh para tenaga insinyur Indonesia. Penguatan daya saing dan standardisasi...

Selengkapnya ...
Legislator desak pemerintah revisi Perpres 15/2012

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, mendesak Pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu karena merugikan nelayan. "Kami mendesak Pemerintah...

Selengkapnya ...
Ini 12 Poin RUU KUHAP yang Berpotensi Lemahkan KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum mengindentifikasi 12 isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi polemik dan berpotensi melemahkan atau memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi....

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

April 2014
S S R K J S M
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 664 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini18053
mod_vvisit_counterKemarin42654
mod_vvisit_counterMinggu ini269311
mod_vvisit_counterMinggu Lalu418919
mod_vvisit_counterBulan ini1113197
mod_vvisit_counterBulan Lalu1712550
mod_vvisit_counterTotal108304292

Hari ini: 19 Apr 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id