Sabtu, 30 May 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta(6/5/2015) Berlangsung rapat pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak  diruang Rapat Legiprudensi Lt. Dasar Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Rapat pengharmonisasian ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. didampingi oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H. serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian terkait antara lain Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Sekretariat Kabinet, serta pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

   

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pidana

Jakarta(4/5/2015) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pidana pada hari Kamis, 30 April 2015. Rapat yang bertempat di Ruang Rapat A Lantai 4 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan kelanjutan dari Rapat Penyusunan RPP tentang Syarat Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Pidana pada 18 Februari 2015 lalu.

Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri oleh Bapak Radita Ajie, S.H., M.H. Kasi. Penyiapan Bahan dan Data Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta  perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

   

Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Jakarta(28/4/2105), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.Rapat ini dihadiri oleh Kepala badan Pembinaan Hukum Nasional Dr. Enni Nurbaningsih, S.H., M.Hum., mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi AA Okk Mahendra, S.H., M.H. , Staf Ahli Bidang Kebijakan dan regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata , serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dengan pengharmonisasian ini.

Rapat pengharmonisasian RUU ini merupakan pertemuan yang pertama sekaligus juga membahas mengenai pencabutan Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Bapak Wicipto Setiadi bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan bahwa pada diskusi-diskusi yang lalu RUU ini dan draft RUU  sebelumnya mengenai pencabutan Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan itu sendiri sudah dimasukkan dalam RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, tetapi karena diskusinya panjang dan muatan politisnya berat, oleh karena itu disepakati yang akan dilakukan  pertama adalah mengenai RUU pencabutan Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

   

Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jakarta -  Bertempat di Ruang Rapat B dan C Lantai 4, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Senin, 27 April 2015 diadakan sosialisasi  mengenai penyusunan uraian tugas dan sasaran kinerja pegawai (SKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri oleh Bapak Suwandi, S.H., M.H. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ibu Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, para pejabat Eselon III dan IV serta seluruh pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sambutannya Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. mengharapkan bahwa dengan adanya sosialisasi mengenai SKP ini diharapkan tidak ada lagi pekerjaan yang tumpang tindih terutama untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU) karena hal ini akan berdampak terhadap tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan. Beliau juga mengatakan bahwa dengan meningkatkan produktivitas akan memberikan pengaruh terhadap tunjangan kinerja pegawai.

   

Halaman 2 dari 130 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

May 2015
S S R K J S M
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 2829 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini68144
mod_vvisit_counterKemarin112223
mod_vvisit_counterMinggu ini425364
mod_vvisit_counterMinggu Lalu462045
mod_vvisit_counterBulan ini2555683
mod_vvisit_counterBulan Lalu1321446
mod_vvisit_counterTotal131329212

Hari ini: 30 May 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id