Sabtu, 27 Agustus 2016
   
Text Size

Anugerah Nawacita Legislasi 2016

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM menggelar Anugerah Nawacita Legislasi 2016, di Hotel Mercure, Jakarta. Kegiatan ini sebagai apresiasi bagi Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota yang membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Trisakti dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang diskusi bersama guna mencari solusi terbaik untuk memperkuat kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Acara yang berlangsung selama tiga hari, dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie, Dirjen. Peraturan Perundang-undangan Prof. DR. Widodo Ekatjahjana.

Baca Selanjutnya: Anugerah Nawacita Legislasi 2016

   

Menteri Yasonna: Buat Perda yang Benar daripada Dibatalkan

Presiden Jokowi telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun memberi peringatan agar pemerintah daerah tidak sembarangan membuat aturan.

"Jangan nanti buat perda yang bertentangan dengan yang di atasnya, daripada kita batalin dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau melalui executive review melalui Kementerian Dalam Negeri," kata Yasonna usai menghadiri Anugerah Nawacita Legislasi 2016, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Baca Selanjutnya: Menteri Yasonna: Buat Perda yang Benar daripada Dibatalkan

   

Halaman 3 dari 320 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Restitusi & Sengketa Harus Dicabut

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan...

Selengkapnya ...
Jokowi: UU Tax Amnesty Jadi Payung Hukum Uang di Luar Negeri Masuk

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut. "Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan...

Selengkapnya ...
RUU PERTEMBAKAUAN: Wakil Ketua Baleg DPR: Kampanye Antitembakau, Propaganda Yang Berlebihan

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Hak Konstitusional Warga Negara
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. ...

Keuangan Negara dan Keuangan Publik
Pendahuluan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas Hotasi Nababan yang sebelumnya ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Tata Nilai

HUT RI ke- 71

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Agustus 2016
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 157 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini5737
mod_vvisit_counterKemarin79635
mod_vvisit_counterMinggu ini312773
mod_vvisit_counterMinggu Lalu320876
mod_vvisit_counterBulan ini1338192
mod_vvisit_counterBulan Lalu1531220
mod_vvisit_counterTotal161106376

Hari ini: 27 Agu 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id