Senin, 30 May 2016
   
Text Size

Rapat Pleno RPP tentang Panas Bumi

www.djpp.kemenkumham.go.id- Pengusahaan panas bumi mencakup eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen. PP) menggelar Rapat Pleno pertama Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada selasa (3/5), pukul 13.30 di Ruang Legiprudensi Ditjen. PP.

Rapat Pleno ini dipimpin DR.Nasrudin, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi II Ditjen. PP dan dihadiri perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemenkumham, BUMN, Sekretariat Negara, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, serta Sekretariat Kabinet.

Baca Selanjutnya: Rapat Pleno RPP tentang Panas Bumi

   

Pembahasan RPerPres tentang Instrumen Gas Rumah Kaca Nasional

www.djpp.kemenkumham.go.id- Rancangan Peraturan Presiden (RPerPres) tentang Instrumen Gas Rumah Kaca Nasional dibahas pada Senin (2/5), pukul 13.30 di Ruang Legiprudensi Lantai Dasar, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pembahasan RPerPres ini dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenkumham, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab), Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemPUPR), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Baca Selanjutnya: Pembahasan RPerPres tentang Instrumen Gas Rumah Kaca Nasional

   

Halaman 3 dari 299 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Presiden: Perppu Kebiri untuk Melindungi Anak dan Efek Jera

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Presiden Jokowi, penerbitan Perppu ini merupakan respons...

Selengkapnya ...
MK Kabulkan Permohonan Istri Buronan BLBI

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Anna Boentaran, istri dari terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Djoko Soegiarto Tjandra....

Selengkapnya ...
Kamis 12 Mei, Perppu Hukuman Kebiri Diterbitkan

Pemerintah memastikan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak, akan diterbitkan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan keputusan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Hak Konstitusional Warga Negara
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. ...

Keuangan Negara dan Keuangan Publik
Pendahuluan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas Hotasi Nababan yang sebelumnya ...

Ihtiar Cita Res Publica
Pembangunan Manusia Membincangkan pemikiran Amartya Sen maka tidak terlepas dari fokus kajiannya, yaitu kemiskinan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Tata Nilai

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

May 2016
S S R K J S M
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 603 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini57025
mod_vvisit_counterKemarin62783
mod_vvisit_counterMinggu ini57025
mod_vvisit_counterMinggu Lalu348512
mod_vvisit_counterBulan ini2008160
mod_vvisit_counterBulan Lalu3802007
mod_vvisit_counterTotal156648287

Hari ini: 30 May 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id