Jumat, 01 Agustus 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Jakarta (11/04/2014), Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah  (RPP) tentang Tata Cara Pengerahan dan Pemupukan Dana, dan Pelaksanaan Kemudahan dan/Atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dihadiri oleh kementerian terkait dalam penyusunan RPP tersebut.

RPP ini sendiri disusun untuk menjamin kepastian berusaha yang telah diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka penanaman modal dalam negeri, sehingga perlu mengatur mengenai komposisi kepemilikan saham pada tahap eksplorasi dan operasi produksi,

Disamping itu RPP ini disusun untuk menata kembali partisipasi peserta Indonesia dalam kepemilikan saham pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan menjamin kepastian berusaha bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

   

Konsultasi DPRD Kabupaten Trenggalek

Jakarta (22/04/2014), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Trenggalek di Ruang Kepala Subdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I Pukul 13.00 WIB, dalam rangka konsultasi terkait rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (RDTRBWP) Kabupaten Trenggalek. Kunjungan diterima dan dipimpin oleh Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (RDTRBWP) merupakan rancangan peraturan daerah yang masuk ke dalam prolegda Tahun 2014, dimana terdapat beberapa peraturan yang belum terselesaikan pada Tahun 2013 sehingga menjadi program luncuran di Tahun 2014. Rencana detail tata ruang mengacu pada peraturan daerah terkait tata ruang, dimana dalam rancangan peraturan daerah tata ruang sudah diatur zona-zona mana saja peruntukannya. Terkait rancangan peraturan daerah ini juga diharapkan agar DPRD Kabupaten Trenggalek berkonsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum guna memperkaya materi yang akan diatur agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

   

Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengerahan dan Pemupukan Dana, dan Pelaksanaan Kemudahan dan/Atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jakarta (11/04/2014), Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah  (RPP) tentang Tata Cara Pengerahan dan Pemupukan Dana, dan Pelaksanaan Kemudahan dan/Atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dihadiri oleh kementerian terkait dalam penyusunan RPP tersebut.

RPP ini sendiri disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Museum

Jakarta (14/04/2014), Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan telah mengadakan rapat mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah  (RPP) tentang Museum, yang dihadiri oleh kementerian terkait dalam penyusunan RPP tersebut.

RPP ini sendiri dirancang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebagai upaya pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur cagar Budaya bergerak dan Bukan Cagar Budaya dilakukan oleh Museum sebagai lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Tidak setiap lembaga mempunyai koleksi sebagai Museum.

   

Halaman 2 dari 107 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...
RUU Keinsinyuran segera disahkan

RUU Keinsinyuran segera dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU Keinsinyuran. RUU ini sangat penting dan strategis untuk penguasaan IPTEK oleh para tenaga insinyur Indonesia. Penguatan daya saing dan standardisasi...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Agustus 2014
S S R K J S M
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 578 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini32672
mod_vvisit_counterKemarin43210
mod_vvisit_counterMinggu ini199757
mod_vvisit_counterMinggu Lalu243353
mod_vvisit_counterBulan ini32672
mod_vvisit_counterBulan Lalu1266745
mod_vvisit_counterTotal113561053

Hari ini: 01 Agu 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id