Sabtu, 25 April 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Jakarta (16/04/2015) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan kegiatan bagi para perancang peraturan perundang-undangan. Bertempat di Ruang Rapat B Lantai 4 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini mengambil tema problematika perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Mengundang  Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H. Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya perwakilan Jakarta dan Bapak Reza Fikri Febriansyah S.H., M.H. Kasi Penyelenggaraan dan Pembahasan sebagai pembicara dan Bapak Mohammad Zamroni, S.H. bertindak sebagai moderator.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Bapak Suwandi, S.H., M.H Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri oleh perwakilan yang merupakan para pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian Sosial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HAM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.

   

Konsultasi DPRD Kabupaten Kalimantan Barat

Jakarta(18/3/2015), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Rapat Dharma Wanita Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I dan dipimpin Bapak Erwin Fauzi, SH.,MH selaku Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka mengkonsultasikan beberapa permasalahan yang ada di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak (Malaysia Timur) khususnya pelaksanan tugas, pokok dan fungsi Bea Cukai.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa dari segi geografis, Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Batas geografis sebelah utara merupakan jalur lintas perdagangan Ekspor Impor antara Indonesia dengan Malaysia yaitu Jalur Entikong. Pada Tahun 1970 jalur perdagangan tersebut telah disetujui berdasarkan Perjanjian-Perjanjian dan/atau Peraturan Perundang-undangan. Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Tahun 1970 pada awalnya merupakan dasar hukum untuk barter penduduk lokal (boarder crosing). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 36/KP/III/95 tentang Perdagangan Lintas Batas Melalui PPLB Entikong di Kalimantan Barat menjadi dasar bahwa pelayanan ekspor impor bisa dilaksanakan apabila ada kantor Bea dan Cukai.

   

Konsultasi DPRD Kabupaten Gorontalo

Jakarta(20/3/2015), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Gorontalo di Ruang Rapat Lantai V Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Perwakilan DPRD Kabupaten Gorontalo ini diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I dan dipimpin Bapak Erwin Fauzi, SH.,MH selaku Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka mengkonsultasikan dan mencari informasi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rencana pembahasan 25 (dua puluh lima) rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Gorontalo, namun belum dibicarakan dengan pemerintah daerah mengenai penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik.

   

Konsultasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Jakarta(24/3/2015), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ruang Subdit. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I. Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I dan dipimpin Bapak Erwin Fauzi, SH.,MH selaku Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka mengkonsultasikan rencana kegiatan pelatihan rancangan pembentukan produk hukum daerah bagi aparatur daerah dan informasi penyusunan peraturan daerah.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah menyambut baik kegiatan tersebut karena sangat bermanfaat bagi sumber daya manusia di Provinsi Maluku Utara khususnya Sumber Daya Manusia di lingkungan Biro Hukum agar dapat menimba ilmu dari kegiatan tersebut.

   

Halaman 2 dari 128 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

April 2015
S S R K J S M
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 464 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini13066
mod_vvisit_counterKemarin44110
mod_vvisit_counterMinggu ini247116
mod_vvisit_counterMinggu Lalu168411
mod_vvisit_counterBulan ini1077222
mod_vvisit_counterBulan Lalu962456
mod_vvisit_counterTotal128529305

Hari ini: 26 Apr 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id