Kamis, 28 April 2016
   
Text Size

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

www.djpp.Kemenkumham.go.id-Direktorat peraturan Perundang-Undangan menggelar acara rapat persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Rabu, 6 April 2016. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Mr. Cameron Gifford (Assistant Secretary, Counter-Terorism Unit, Attorny-General’s Departement, Australia Government), Mr. Michael McKenzia (Resident Legal Advisor, Australia Embassy in Jakarta ), serta para undangan lainnya.

Baca Selanjutnya: Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

   

Pembiayaan Pembangunan Indonesia

www.djpp.kemenkumham.go.id- Pembahasan pasal per pasal draft Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI) menjadi agenda Rapat Kecil di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Selasa 29 Maret 2016 pukul 09.00.

Dibuka oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, yang selanjutnya dipimpin Kasubdit. Moneter, BUMN, Penanaman Modal dan Jasa Keuangan, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan, serta PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Baca Selanjutnya: Pembiayaan Pembangunan Indonesia

   

Halaman 3 dari 295 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Keterangan Presiden PUU/20-XIV/2016

Jakarta, 11/4/2016, Berlangsung sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai "Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang...

Selengkapnya ...
RUU Pilkada Berpacu dengan Waktu

KOMITMEN partai politik (parpol) melalui fraksi-fraksi di lembaga legislatif sangat dibutuhkan dalam merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu penting...

Selengkapnya ...
Pembahasan RUU Tax Amnesty Rawan Politik Transaksional

LAMBANNYA pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty dapat mengganggu agenda kerja DPR dan pemerintah dalam membahas APBN-P 2016. Alotnya pembahasan RUU itu mengindikasikan tarik menarik kepentingan antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah....

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai Negara hukum, pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus dilakukan ...

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan  Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara
PENDAHULUAN Pembangunan Hukum Administrasi Negara merupakan prasyarat dalam pembangunan administrasi negara untuk ...

Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)
A. PENDAHULUAN Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan penting. Perbandingan merupakan teknik, disiplin, ...

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Tata Nilai

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

April 2016
S S R K J S M
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 435 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini6401
mod_vvisit_counterKemarin53918
mod_vvisit_counterMinggu ini232764
mod_vvisit_counterMinggu Lalu696075
mod_vvisit_counterBulan ini3735823
mod_vvisit_counterBulan Lalu3626874
mod_vvisit_counterTotal154573943

Hari ini: 29 Apr 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id