Web Analytics
PENGUJIAN MATERIIL UU OTSUS PAPUA

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari, menghadiri Sidang Pleno perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam persidangan yang diselenggarakan secara virtual melalui video conference, Kamis (13/01/2022), agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli pemohon. Dalam permohonannya, Para Pemohon menilai ketentuan pasal a quo menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yakni sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan rakyat Kota (DPRK) serta adanya diskiriminasi dalam pengangkatan anggota DPRP/DPRK dikalangan Orang Asli Papua (OAP) itu sendiri.

Selain itu, penghapusan norma Partai Politik dan Perubahan Frasa “Wajib” menjadi “Dapat” telah menghambat/membatasi hak-hak politik OAP (orang asli Papua) untuk membentuk dan mendirikan partai politik sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di tanah Papua. Lebih lanjut, perubahan dan/atau mempertahankan norma Pelayanan Kesehatan dengan frasa “Dengan Beban serendah-rendahnya”, menciptakan ketidakpastian hukum bagi OAP dalam memperoleh haknya untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Terhadap hal-hal tersebut, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.